Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri resmi meningkatkan kasus dugaan tambang ilegal mineral bukan logam jenis Zirkon di Kalimantan Tengah ke tahap penyidikan.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya unsur pidana terkait pertambangan ilegal.
"Terlapor sementara ada satu orang atas nama Marcel Sunyoto, Direktur PT Karya Lisbeth," kata Nunung saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).
Dalam waktu dekat, kata Nunung, penyidik berencana melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
Kekinian, sejumlah ahli juga telah dijadwalkan diperiksa.
“Minggu ini gelar penetapan tersangka. Persangkaan Pasal 158 dan 161 UU Minerba,” ungkapnya.
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), mengatur sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin.
Dalam pasal tersebut dijelaskan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau izin lainnya, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sedangkan, Pasal 161 menyatakan, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Baca Juga: Miris! Tambang Ilegal di Kuantang Singingi Terekam Satelit Google, Sungai Keruh Bak Comberan
Kasus ini bermula dari pembatalan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahap operasi produksi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
Surat pembatalan tersebut diterbitkan setelah evaluasi rekonsiliasi dan monitoring terhadap aktivitas penambangan mineral bukan logam jenis Zirkon di wilayah tersebut.
