Infografis
Suara.com - Di tengah polemik mengenai kebijakan Pemerintah mengenai pajak, video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menjabarkan penggunaan pajak di Indonesia kembali menjadi sorotan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif di program Kick Andy Double Check dua tahun lalu, Sri Mulyani memberikan penjelasan komprehensif terkait pengelolaan dan penggunaan uang pajak di Indonesia.
Sri Mulyani tidak hanya menjawab pertanyaan seputar alokasi dana, tetapi juga menyentuh isu integritas pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa negara mengelola ribuan triliun rupiah dari pajak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia memaparkan bahwa total penerimaan negara tahun sebelumnya mencapai lebih dari Rp2.500 triliun, dengan kontribusi pajak sekitar Rp1.750 triliun.
"Kami mengumpulkan pajak tahun lalu sekitar Rp1.750 triliun," ujar Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, dana raksasa ini dialokasikan untuk berbagai sektor krusial yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Sri Mulyani memberikan contoh konkret. Pembangunan infrastruktur masif seperti jalan tol yang mempermudah mobilitas warga saat mudik Lebaran adalah salah satu wujud nyata penggunaan uang pajak.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Ia mencontohkan proyek perluasan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang didanai negara untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.
Baca Juga: Satu Aturan, Dua Jeritan: Kesejahteraan Musisi Vs Beban UMKM dalam Polemik Royalti Musik
Selama puncak pandemi COVID-19, biaya perawatan ratusan ribu pasien di rumah sakit sepenuhnya ditanggung oleh negara.
"Kalau Anda bicara tentang jalan tol, kalau nanti menjelang Lebaran Anda semuanya akan pergi ke daerah, ke tempat kampung halamannya, jangan lupa itu juga adalah bagian dari APBN," imbuhnya.
Sri Mulyani juga mengatakan negara sempat memberikan fasilitas internet gratis menggunakan dana APBN selama pandemi Covid-19.
"Satelit waktu terjadi pandemi, seluruh internet digratiskan. Itu semuanya menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan," ujar Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, dana pajak juga mengalir untuk memajukan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Sri Mulyani menyebutkan adanya program beasiswa yang memungkinkan puluhan ribu anak bangsa menempuh pendidikan di universitas-universitas terbaik dunia.
Sektor kebudayaan pun tak luput dari perhatian dengan adanya dana abadi kebudayaan untuk mendukung para aktivis dan melestarikan budaya lokal.
Menanggapi seruan boikot pajak yang sempat menggema di media sosial, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.
Ia menjelaskan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang taat akan langsung masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
Adapun praktik penyelewengan, menurutnya, sering kali terjadi akibat kolusi antara wajib pajak nakal dengan oknum aparat yang tidak berintegritas.
"Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk ke kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal,"ucapnya.
Namun dilansir dari akun X @disclaimerrrr yang mengunggah ulang video tersebut, sejumlah warganet justru merasa pernyataan Sri Mulyani itu hanyalah kebohongan.
Sebab, mereka mengaku tak merasakan beberapa fasilitas negara dari hasil pajak yang disebutkan Sri Mulyani tersebut.
"Waktu covid internet di gratiskan katanya. Data dari mana tuh Bu? Selama pandemi baik pake wifi maupun kuota saya tetap bayar. Enggak ada diskon juga. Ibu ini kebanyakan melihat data palsu, kebijakan yg dibuat berdasarkan data palsu akan menghasilkan sesuatu yg juga palsu," kata @RAgy***.
"Membangun/memperluas RS? Tapi masyarakat kalau berobat juga tetep bayar? Kocak. Internet gratis selama Pandemi? Kocak. Mudik pakek jalan tol? Kita lewat jalan tol tu bayar, jalan yang gratis ada, tapi ya rusak, banyak lubang, dll. Kocak," komentar @tejo***.
"Ratu pajak, jarang nongol, begitu nongol langsung cerita pajak. 80 tahun merdeka tapi semua masih dipajak. Tai," imbuh @muham***.
"Beliau menurut saya, beliau gagal menjadi mentri keuangan, sudah berapa tahun? Belum diganti? Gagal dipakai terus, semua dipajakin, kalau ditanya kemana, BUMN lapor rugi, Kepolisian kurang uang, TNI kurang dana, semua kantor pemerintah kurang semua. Lantas?" ujar @akui***.
