Infografis
3. Fokus Penyelidikan: Pembagian Kuota Tambahan 50:50
Titik krusial yang menjadi pusat penyelidikan KPK adalah kebijakan pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Arab Saudi.
Kementerian Agama saat itu memutuskan membagi rata kuota tersebut, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus (ONH Plus). Kebijakan ini dinilai janggal dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tadi ada di undang-undang diatur (pembagian kuota haji reguler dan khusus, red) 92 persen dan delapan persen. Lalu kenapa bisa 50 persen, 50 persen?” ujar Asep Guntur Rahayu yang mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut.
4. Melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji
Kebijakan pembagian 50:50 tersebut secara terang-terangan bertentangan dengan regulasi yang ada. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara jelas mengatur bahwa alokasi untuk kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sementara sisanya, 92 persen, diperuntukkan bagi kuota haji reguler. Temuan ini juga sebelumnya telah disorot oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
5. KPK Telusuri Alur Perintah dan Aliran Dana
Penyelidikan KPK tidak hanya berhenti pada angka pembagian kuota. Lembaga antirasuah ini juga mendalami siapa yang memberi perintah dan bagaimana alur dana dari kebijakan yang tidak sesuai aturan tersebut. KPK berharap keterangan dari Yaqut dapat memperjelas duduk perkara ini.
“Makanya kami sangat berharap yang bersangkutan untuk hadir, dan menjelaskan ini biar jelas. Kalau ada diskresi, atau memang itu ada perintah, tolong disampaikan seperti itu. Jadi, biar jelas,” kata Asep.
Baca Juga: Mengintip Harta Eks Menag Yaqut: Naik Rp 2,59 Miliar dalam 4 Tahun, Alphard Baru Gantikan Mercy
6. Sejumlah Tokoh Telah Diperiksa
Sebelum memanggil Yaqut Cholil Qoumas, KPK telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait sejak 20 Juni 2025.
Beberapa di antaranya adalah tokoh publik seperti ustadz Khalid Basalamah hingga pejabat penting seperti Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah. Langkah ini menunjukkan KPK berupaya mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang.
7. Dugaan Korupsi Kuota Haji Bukan Kasus Baru
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa dugaan penyelewengan kuota haji ini bukanlah fenomena yang baru terjadi pada tahun 2024 saja.
Menurutnya, praktik serupa juga berpotensi terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya masalah sistemik yang perlu dibongkar hingga ke akarnya.
