Infografis
Suara.com - Komisi Yudisial (KY) secara resmi telah mengusulkan 16 nama calon hakim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Nama-nama ini terdiri dari 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA).
"Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY di Gedung KY, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2025)," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya di Jakarta, dilansisr Antara, Senin (11/8/2025).
Para kandidat ini telah melewati serangkaian seleksi ketat, mulai dari administrasi, kualitas, kesehatan, kepribadian, hingga wawancara terbuka. KY menjamin para calon yang diusulkan telah memenuhi standar kompetensi dan integritas yang tinggi.
"KY menjamin bahwa calon yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas. Selain itu, seleksi ini juga sudah melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin, terutama pada tahap penelusuran rekam jejak dan wawancara," ucap Mukti Fajar.
Berikut adalah daftar lengkap 16 nama calon hakim yang diusulkan KY ke DPR, dipaparkan oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Muhammad Taufiq HZ.
Calon Hakim Agung
Kamar Pidana:
- Alimin Ribut Sujono (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
- Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Pengawasan Mahkamah Agung)
- Julius Panjaitan (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu)
- Suradi (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
Kamar Perdata:
- Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)
- Heru Pramono (Hakim Tinggi Mahkamah Agung)
Kamar Agama:
Baca Juga: Tom Lembong Penuhi Panggilan KY Terkait Pelaporan 3 Hakim: Saya Tunjukkan Komitmen Saya
- Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
- Muhayah (Wakil Ketua Pengadilan Agama Samarinda)
Kamar Militer:
- Agustinus Purnomo Hadi (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung)
Kamar Tata Usaha Negara:
- Hari Sugiharto (Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN)
Kamar Tata Usaha Negara, Khusus Pajak:
- Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak)
- Diana Malemita Ginting (Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
- Triyono Martanto (Hakim Pengadilan Pajak)
Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA
- Agus Budianto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)
- Bonifasius Nadya Arybowo (Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung)
- Moh Puguh Haryogi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)
"Keputusan KY bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tutup Taufiq.
