Sujiwo Tejo Ungkap 'Obat' Fenomena Bendera One Piece: Bukan Sekadar Simbol, Ini Akar Masalahnya

Suara.com - Fenomena viral bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece yang berkibar di ribuan truk di Indonesia bukan sekadar tren sesaat.

Bagi budayawan Sujiwo Tejo, ini adalah cermin retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebuah gejala yang solusinya jauh lebih dalam dari sekadar larangan atau imbauan.

Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.

Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil menjadi biang keladi utama lunturnya rasa percaya.

Para sopir truk, yang menjadikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan dan solidaritas, adalah representasi nyata dari keresahan ini.

Mereka merasa menjadi 'bajak laut' di negeri sendiri, berjuang melawan 'angkatan laut' yang direpresentasikan oleh aturan memberatkan dan praktik pungutan liar (pungli) di jalanan.

Sujiwo Tejo secara spesifik mengkritik kebijakan "overdimensi over muatan" (ODOL) yang kerap menjadi alasan protes para sopir.

Kebijakan ini, menurutnya, seringkali tidak diimbangi dengan pemberantasan praktik koruptif di lapangan, menciptakan dilema bagi para pengusaha dan sopir.

Ia bahkan mengutip pernyataan seorang kiai yang juga pengusaha transportasi. "Seorang kiai yang punya banyak truk pernah bilang ke saya, 'Mbah, pengusaha truk yang jujur nggak ngangkut melebihi muatan itu goblok'. Kenapa? Karena di jalan dia tetap kena pungli," ungkap Sujiwo Tejo, menirukan keluhan tersebut.

Kutipan pedas ini menelanjangi akar masalah: ketika aturan dibuat tanpa memperbaiki sistem yang korup, kejujuran justru menjadi sebuah kebodohan.

Dalam konteks ini, bendera One Piece menjadi simbol yang lebih relevan bagi para sopir ketimbang simbol negara.

Mereka merasa lebih memiliki ikatan dengan perjuangan Luffy yang melawan ketidakadilan, daripada merasa dilindungi oleh pemerintahnya sendiri.

Solusi Bukan Sekadar Simbolisme

Lebih jauh, Sujiwo Tejo menyentil betapa pemerintah gagal dalam membangun kebanggaan terhadap budaya lokal.

Ia membandingkan dengan Korea Selatan yang sukses menduniakan budayanya berkat dukungan penuh negara.

"Dukungan pemerintah adalah kunci agar budaya lokal tidak tergerus," tegasnya.

Kegagalan ini menciptakan kekosongan simbol yang kemudian diisi oleh budaya pop asing seperti One Piece.

Maka, solusi untuk memulihkan kepercayaan publik—dan secara tidak langsung 'menurunkan' bendera One Piece dari tiang-tiang truk—bukanlah dengan pendekatan simbolis semata.

Menurut Tejo, langkah seperti "ruatan" atau perubahan logo partai politik tidak akan efektif jika tidak disertai aksi nyata.

Solusi fundamentalnya adalah apa yang disebut Sujiwo Tejo sebagai kebijakan yang pro-rakyat dan dukungan konkret.

Pemerintah harus mereformasi total kebijakan seperti ODOL, memberantas praktik pungli hingga ke akarnya, dan secara aktif mendukung kesejahteraan para pelaku di sektor informal seperti sopir truk.

Dengan memulihkan keadilan ekonomi dan menunjukkan keberpihakan yang tulus, kepercayaan itu akan tumbuh kembali. Baru setelah itu, simbol-simbol kebanggaan nasional bisa kembali berkibar dengan makna, bukan karena paksaan, melainkan karena rasa memiliki yang telah pulih.