Infografis
Suara.com - Drama politik panas di Kabupaten Pati kini mendapat sorotan dari panggung nasional. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka memberikan lampu hijau terhadap langkah DPRD Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memakzulkan Bupati Sudewo.
Wakil Ketua DPR RI ini menilai, proses yang ditempuh DPRD Pati sudah sesuai jalur (on the track) dan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus yang berawal dari kerusuhan massa ini.
Sikap Dasco ini menjadi sinyal kuat dari pimpinan partai politik di pusat. Ia mengaku menghormati penuh mekanisme yang sedang berjalan di tingkat daerah.
"Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
"Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada," tambahnya.
Dasco pun memastikan tidak akan lepas tangan begitu saja dan akan terus mengikuti setiap perkembangan dari pansus tersebut.
"Kita akan monitor perkembangannya," ujarnya.
Langkah pemakzulan ini buntut dari aksi demonstrasi ribuan warga yang berakhir ricuh pada Rabu (13/8/2025). Kericuhan pecah saat Bupati Sudewo mencoba menemui massa dari atas kendaraan taktis.
Bukannya mereda, kemarahan warga justru meledak. Sudewo dihujani lemparan botol dan sampah, meskipun ia sempat menyampaikan permohonan maaf.
Baca Juga: Polisi Kejar Pembakar Mobil Polri Saat Ricuh Demo Bupati Pati
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik," ucap Sudewo kala itu.
Pemicu Amarah: Kenaikan PBB 250 Persen
Aksi massa besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Meskipun kebijakan kontroversial ini akhirnya dibatalkan, amarah warga sudah tak terbendung dan tuntutan agar sang bupati mundur terus menggema.
Kini, dengan restu dari elite politik nasional dan desakan kuat dari masyarakat, nasib Bupati Pati Sudewo berada di ujung tanduk, menunggu hasil kerja dari Pansus Pemakzulan DPRD.
