Suara.com - Profil Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golongan Karya atau Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengakui bahwa dirinya sulit mendapat uang halal ketika menjadi politikus atau anggota DPR RI. Pernyataan ini dia sampaikan dalam sebuah diskusi ICW, Senin (11/8/2025).
Arse menyatakan dirinya tidak selalu berterus terang kepada keluarga terkait dengan sumber dari uang yang didapatkan. Kendati demikian, sebagai kepala keluarga dia selalu mengupayakan rezeki dari jalan yang halal.
Namun, menurut Arse perilaku korup ini telah mendarah daging sejak masa mahasiswa. Menurt dia, bagi yang familiar dengan aktivitas organisasi kampus, laporan keuangan yang tidak pernah beres cukup jadi buktinya.
Dalam konteks pencalonan dirinya sebagai anggota DPR, Arse mengaku sebagian besar modal didapatkan dari sumbangan bahkan pinjaman. Setelah terpilih, Arse harus memikirkan cara mengembalikan utang-utang tersebut.
Profil Zulfikar Arse Sadikin
Zulfikar Arse Sadikin terpilih sebagai anggota DPR RI melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur III. Ia mengenyam pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, dan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 2008.
Lulus kuliah S-2 Arse terjun ke politik praktis dengan bergabung bersama Partai Golkar. Dia bergiat di DPP Partai Golkar 2011 – 2015, Wasekjen DPP Partai Golkar.
Tahun: 2014 – 2019, dan Departemen Pemenangan Pemilu Jawa Timur 2017 – 2019. Selain di dalam kepengurusan, Arse juga bekerja bersama Golkar sejak tamat S-2. Arse merupakan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar 2010 – 2019 sebelum duduk di Senayan dalam payung partai yang sama.
Ia juga pernag menjadi Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Tulungagung, dan Ketua PB HMI.
Baca Juga: Demo Desak Bupati Pati Mundur, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Arse belakangan aktif bersuara terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu). Menurutnya, tujuan revisi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum nantinya digulirkan dan masuk ke dalam proses pembahasan.
Berdasarkan dari pengalaman beberapa kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, menurutnya, revisi yang dilakukan terhadap aturan pemilu selalu mengarah kepada penguatan demokrasi dan menjaga suara publik. "Dan ke depan menurut saya, kita tetap bahasanya tujuannya ke sana," kata Arse saat diskusi soal revisi UU Pemilu di Jakarta.
Namun, Arse menyayangkan bahwa tujuan tersebut belum ada dalam pandangan pemerintah mengenai RUU tersebut. Ia menilai bahwa landasan yang akan diambil pemerintah dalam merevisi UU tersebut berasal dari pandangan elit dan bukan pandangan rakyat sebagai pemilih.
Misalnya, katanya, pemerintah ingin memperkuat sistem presidensial dalam revisi UU itu, padahal saat ini kondisinya sistem presidensial sudah sangat kuat. Pasalnya, kata dia, Presiden sudah memiliki wewenang yang sangat kuat.
Selain itu, menurut Arse, pemerintah juga ingin menyederhanakan sistem kepartaian. Namun Arse menilai bahwa permasalahan yang sebenarnya bukan pada jumlah partai, melainkan keseimbangan komposisi partai di parlemen.
Jika ingin mengarah pada demokrasi, dia mengatakan bahwa prinsip check and balance harus berjalan sehingga partai politik mempunyai kekuatan yang efektif. Namun fenomena saat ini, kata dia, partai politik yang kalah justru bergabung dengan partai pemenang.
"Kenapa kita nggak membiarkan saja kalau yang menang ya silakan memerintah mewujudkan janji kampanye, dan yang kalah memastikan yang menang itu mewujudkan tujuan negara," ujarnya.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
