Isu Pemakzulan Sudewo: Peringatan Kader PKB Justru jadi Bola Panas, Jaga Koalisi atau Demokrasi?

Muhammad Ilham Baktora

Jum'at, 15 Agustus 2025 | 15:36 WIB
Isu Pemakzulan Sudewo: Peringatan Kader PKB Justru jadi Bola Panas, Jaga Koalisi atau Demokrasi?
Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, bicara soal desakan publik agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Gelombang tuntutan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang didorong oleh amarah publik atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sikap yang dinilai arogan, kini memasuki babak baru yang lebih kompleks.

Di tengah panasnya situasi yang telah mendorong DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, sebuah pernyataan dari politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, justru menjadi bola panas yang memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Alih-alih meredam, peringatan Maman agar proses pelengseran Sudewo tidak dilakukan melalui anarkisme dan tekanan massa semata, melainkan lewat mekanisme demokrasi yang sah, menuai reaksi beragam.

Pernyataan yang secara prosedural benar itu dianggap sebagian kalangan mendarat di waktu yang salah, saat emosi warga Pati sedang memuncak dan menuntut perubahan cepat.

Komentar Maman dengan cepat viral dan menjadi bahan perbincangan netizen.

Banyak yang menghardik dan berspekulasi bahwa pernyataan tersebut adalah sinyal dari elite politik di Jakarta untuk melemahkan gerakan rakyat Pati.

Muncul dugaan bahwa ini adalah bentuk intervensi halus untuk melindungi Sudewo, yang diusung oleh koalisi Gerindra dan PKB.

Alasan di Balik Peringatan Maman Imanulhaq

Ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). [ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif]
Ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). [ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif]

Maman Imanulhaq secara runut mengingatkan publik bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Menurutnya, pemakzulan seorang kepala daerah memiliki jalur konstitusional yang harus dihormati untuk menjaga marwah demokrasi itu sendiri.

"Jadi jangan sampai juga dalam proses demokrasi hanya karena ada people power seperti itu lalu seorang harus jatuh," kata Maman di Kompleks Parlemen dikutip Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan bahwa langkah DPRD Pati yang membentuk Pansus adalah jalur yang tepat dan harus dikawal.

Logika di balik pernyataan Maman adalah untuk mencegah preseden buruk di mana kepala daerah bisa dijatuhkan hanya karena tekanan massa tanpa melalui pembuktian kesalahan yang sah di ranah politik dan hukum.

Ia khawatir, jika anarkisme dan people power menjadi satu-satunya cara, maka stabilitas pemerintahan di daerah lain juga bisa terancam.

Maman juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat, yang ia nilai gagal dilakukan oleh pihak Bupati sehingga memicu gejolak.

Soliditas Partai: Menjaga Koalisi atau Demokrasi?

Sebuah video lawas yang menampilkan keakraban Sudewo dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep kembali beredar di media sosial di tengah memanasnya situasi politik di Pati. (tangkap layar/ist)
Sebuah video lawas yang menampilkan keakraban Sudewo dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep kembali beredar di media sosial di tengah memanasnya situasi politik di Pati. (tangkap layar/ist)

Pernyataan Maman Imanulhaq tak bisa dilepaskan dari peta koalisi politik di Pati, di mana PKB merupakan salah satu partai pendukung Sudewo yang berasal dari Partai Gerindra.

Hal ini tak ayal memunculkan pertanyaan kritis: apakah peringatan Maman murni sebagai nasihat untuk menjaga koridor demokrasi, atau sebuah manuver politik untuk menunjukkan soliditas partai dalam menjaga tampuk kekuasaan mitra koalisinya?

Bagi sebagian warga yang skeptis, pernyataan ini dilihat sebagai upaya elite untuk saling melindungi.

Di saat Partai Gerindra sendiri mengakui adanya masalah dan melakukan "pembinaan" internal terhadap kadernya, Sudewo, sikap PKB yang menekankan pada prosedur bisa dianggap sebagai cara untuk mengulur waktu dan mendinginkan tuntutan publik.

Dinamika ini membuka pintu bagi publik, terutama generasi muda yang kritis terhadap politik, untuk melihat lebih dalam bagaimana koalisi bekerja.

Sering kali, soliditas partai diuji bukan saat pemilu, melainkan saat salah satu mitra koalisinya tersandung masalah.

Sikap yang diambil partai lain dalam koalisi bisa menjadi cerminan apakah loyalitas pada kekuasaan lebih diutamakan daripada aspirasi konstituen yang lebih luas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ketua BEM UI Serukan Bupati Pati Mundur: Sudah Jadi Pengecut, Bukan Pejabat!

Ketua BEM UI Serukan Bupati Pati Mundur: Sudah Jadi Pengecut, Bukan Pejabat!

News | Jum'at, 15 Agustus 2025 | 15:15 WIB

Pati Memanas: Bupati Terancam Lengser, Mungkinkah Koalisi Gemuk Selamatkan Sudewo?

Pati Memanas: Bupati Terancam Lengser, Mungkinkah Koalisi Gemuk Selamatkan Sudewo?

News | Jum'at, 15 Agustus 2025 | 13:44 WIB

Posisi Bupati Pati di Ujung Tanduk, Harus jadi Warning Bagi Kepala Daerah : Hati-Hati Buat Kebijakan

Posisi Bupati Pati di Ujung Tanduk, Harus jadi Warning Bagi Kepala Daerah : Hati-Hati Buat Kebijakan

News | Jum'at, 15 Agustus 2025 | 11:58 WIB

Terkini

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 08:55 WIB

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:27 WIB

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:24 WIB

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB