Suara.com - Gelombang kritik terhadap anggota DPR RI kian deras usai wacana kenaikan tunjangan fantastis mencuat ke publik.
Netizen kini tak hanya mempermasalahkan angka angka-angka fantastis tunjangan anggota DPR RI, tetapi juga mengumpulkan potongan pernyataan kontroversial sejumlah legislator yang dinilai "asal bunyi" alias asbun.
Akun X (Twitter) Day One atau @duottie menjadi salah satu yang paling vokal. Pada Kamis, 21 Agustus 2025, dia merilis sebuah utas berjudul "Pernyataan SDM rendah DPR RI dalam seminggu ke belakang: lengkap dengan tagar #miskinkanDPR.
Video pertama yang dia bagikan berisi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir yang sebelumnya viral dan ramai menjadi bulan-bulanan karena menyebut tunjangan perumahan Rp50 juta masih kurang.
Adies bahkan menghitung sewa kos Rp3 juta per bulan dikalikan 26 hari, yang langsung membuat publik geleng-geleng kepala.
"Wakil ketua DPR bilang tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan itu anggota DPR masih harus nombok, harusnya Rp78 juta per bulan karena kontrak di dekat gedung DPR mahal," tulis keterangan video yang diunggah.
Utas tersebut juga memuat pernyataan anggota DPR dari PDIP, Deddy Sitorus yang menolak jika dirinya dibandingkan dengan rakyat kecil.
"Ya, jadi ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata, yang katakan tukang becak atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika," ucapnya saat tampil di sebuah program televisi.
Tak berhenti di situ, ada pula cuplikan Irjen (Purn) Safaruddin dari Komisi III PDIP yang memberi ultimatum keras ke calon hakim MK. Safaruddin mengingatkan agar hakim MK tidak melupakan "utang budi" kepada DPR yang memilih mereka.
"Biasanya sih, Pak, kalau kita fit and proper di sini, (janjinya) pokoknya kami akan memperjuangkan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana, lupa, Pak, bahwa Bapak itu dipilih dari DPR," semprot Safaruddin dalam rapat di ruang rapat Komisi III.
"Maksud saya, Bapak punya keyakinan kuat, keteguhan. Betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak!" tegasnya.
Sementara Ahmad Sahroni dari Komisi III ikut menuai sorotan setelah mengkritik OTT KPK yang menurutnya dilakukan di waktu yang tidak tepat. Padahal, operasi senyap KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis jelas dilakukan saat transaksi suap berlangsung.
Kumpulan pernyataan kontroversial ini membuat warganet makin muak. Banyak yang menilai fasilitas DPR yang supermewah jelas tak sebanding dengan kualitas ucapan maupun kerja para wakil rakyat.
"Kayak asbun aja gitu, asal jeplak. Yang penting ada pernyataan. Minta digulingin banget," tulis akun @ltf***.
"Semakin buka mulut semakin kelihatan kadar kepintaran orang-orang yang katanya mewakili rakyat ini," sindir @ppu***.
TERPOPULER
