Pagar DPR Dilumuri Oli Jelang Demo Besar-besaran 25 Agustus, Publik Murka: Puan Pembohong Andal!

Suara.com - Menjelang aksi demonstrasi yang bakal digelar pada hari ini, 25 Agustus 2025, beredar video yang memperlihatkan pagar gedung DPR dilumuri oli. Video itu beredar di platform X pada hari ini.

Dalam unggahan yang dibagikan akun X, @kunaouneta, terlihat seorang pria yang menunjukkan sebuah dinding beton yang diduga adalah pagar Gedung DPR.

Berdasar video berdurasi 28 detik itu, pria yang mengenakan kaos bertuliskan 'Youtube Content Creator' lalu menempelkan jarinya ke dinding beton berwarna hitam itu.

Setelah disentuh, jari dari pria perekam video itu pun menghitam. Dalam videonya itu, pria itu tampak memperlihatkan jika pagar beton di depan Gedung DPR itu sudah dilumuri oli.

"Perhatikan jari saya ya, masih bersih ya kita lihat ya. Nah dikasih oli," sebut pria dalam video tersebut.

Sontak video itu pun menjadi sorotan sejumlah netizen. Bahkan, ada yang menyindir nama Ketua DPR RI Puan Maharani yang sebelumnya mengaku DPR siap membuka pintu lebar-lebar menanggapi adanya seruan demonstrasi besar-besaran pada 25 Agustus ini.

"Itu yg katanya pintu @DPR_RI terbuka kata si @puanmaharani_ri," sindir salah satu netizen.

"@puanmaharani_ri pembohong handal," cibir yang lain.

Klaim Pintu DPR Terbuka Lebar

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengeklaim jika pintu DPR akan selalu terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, termasuk lewat aksi demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025.

"Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Diketahui, seruan demonstrasi besar-besaran di DPR pada 25 Agustus menggema di jagat maya usai mencuat soal kenaikan gaji anggota dewan.

Ajakan aksi demonstrasi 25 Agustus ini merupakan buntut dari kemarahan publik atas kebijakan tunjangan rumah anggota DPR yang dinilai fantastis.

DPR memutuskan untuk mengubah skema dari fasilitas rumah jabatan menjadi kompensasi uang sebesar Rp 50 juta per bulan.

Meski Puan telah menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, besaran tunjangan tersebut tetap dianggap tidak pantas dan melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.