Infografis
Suara.com - Koalisi Pejalan Kaki mengkritik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memangkas trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa di sepanjang ruas jalan tersebut.
Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafruddin, menilai kebijakan itu justru bertentangan terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan yang sudah dirintis sejak awal 2000-an oleh para Gubernur DKI Jakarta.
"Itu sesat, jadi merugikan atau set back (kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis berbagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," ujar Syafruddin saat dihubungi, Senin (25/8/2025).
Menurut Syafruddin, pelebaran jalan dengan cara mengorbankan fasilitas non-motorized transport (NMT) seperti trotoar dan jalur sepeda hanya akan menimbulkan masalah baru.
"Melebarkan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas NMT (lajur sepeda dan trotoar), adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional," ucapnya.
Ia menambahkan, Gubernur Pramono seharusnya tidak mengambil langkah yang disebutnya sebagai kemunduran terhadap strategi mobilitas berkelanjutan di Jakarta.
"Alih-alih menggusur trotoar, justru harusnya Gubernur tak mengambil langkah anarkis dan set back terhadap urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan mahal selama ini," tegas Syafruddin.
Lebih jauh, ia menilai kemacetan seharusnya tidak dipandang semata sebagai masalah.
Baca Juga: Beresin Macet Horor, Pramono Anung Percepat Proyek Galian TB Simatupang Rampung November 2025
![Kendaraan bermotor terjebak kemacetan lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta, beberapa waktu lalu. [ANTARA/Sulthony Hasanuddin/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/24/80208-jalan-tb-simatupang.jpg)
Justru, kata dia, kepadatan lalu lintas bisa menjadi disinsentif bagi masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja," katanya.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemprov DKI menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar, serta tarif parkir progresif di kawasan padat kendaraan.
"Disincentive pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan jalan berbayar (ERP) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang," ucapnya.
Syafruddin menegaskan, Jakarta sebenarnya sudah memiliki moda transportasi publik yang cukup memadai, mulai dari Transjakarta, MRT, hingga LRT.
"Toh sudah disediakan angkutan umum masal yang lumayan baik di DKI Jakarta, jadi salah sendiri apabila tetap bertahan dengan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," tambahnya.
