Infografis
Suara.com - Eskalasi kericuhan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025), berimbas pada kelumpuhan arus lalu lintas di jantung ibu kota.
Petugas kepolisian bersama Jasa Marga terpaksa mengambil langkah drastis dengan menutup total ruas tol dalam kota yang melintas di depan kompleks parlemen.
Berdasarkan laporan di lokasi, sekitar pukul 16.45 WIB, pemandangan di jalan tol dalam kota sudah seperti "jalur mati".
Tidak ada lagi satupun kendaraan yang diizinkan melintas, menciptakan kekosongan yang tak biasa di salah satu urat nadi utama Jakarta tersebut.
Akibat penutupan mendadak ini, sejumlah kendaraan yang sudah terlanjur masuk ke dalam ruas tol terjebak.
Petugas di lapangan mengarahkan kendaraan-kendaraan tersebut untuk putar balik dan mencari pintu keluar tol terdekat.
Langkah penutupan total ini diambil setelah situasi di sekitar lokasi unjuk rasa dinilai sudah tidak lagi kondusif dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Mengutip Antara, Senin (25/8/2025), saat ini, sejumlah petugas gabungan masih disiagakan di sepanjang ruas jalan tol untuk memantau perkembangan situasi.
Seluruh arus lalu lintas dari arah Cawang yang seharusnya mengarah ke Slipi dan Grogol kini dialihkan sepenuhnya ke Tol Lingkar Luar untuk menghindari titik kericuhan.
Baca Juga: Tolak Bubar! Massa Aksi 25 Agustus Pecah Tiga Titik, Kuasai Tol Dalam Kota
Sebelumnya, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI telah dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, di awal pengamanan sempat memastikan bahwa pihaknya akan bertindak humanis.
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.
Pengamanan masif ini sejatinya dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik, dengan melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, maupun petugas Pemda DKI Jakarta.
Namun, eskalasi di lapangan memaksa aparat mengambil tindakan tegas demi keamanan yang lebih luas.
