Profil dan Gaji Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf yang Jadi Kementerian

Suara.com - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi undang-undang terkait.

Sorotan publik pun langsung tertuju pada nakhodanya, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan.

Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama lembaga. Ini adalah pergeseran fundamental yang menempatkan Gus Irfan dari posisi kepala badan menjadi setingkat menteri.

Konsekuensinya, tanggung jawabnya semakin besar, dan tentu saja, banyak muncul pertanyaan publik.

Siapakah sosok Gus Irfan dan berapa gaji yang akan diterimanya sebagai "Menteri Haji" pertama di kabinet?

Profil Mochamad Irfan Yusuf, Nakhoda di Kementerian Haji dan Umrah

Sebelum ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf bukanlah nama asing, terutama di kalangan pesantren dan dunia akademik.

Gus Irfan dikenal sebagai figur yang memiliki latar belakang pendidikan Islam yang kuat, dibuktikan dengan gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Disertasinya yang mengangkat tata kelola kelembagaan di era digital menunjukkan visinya yang modern dalam mengelola organisasi.

Kedekatannya dengan dunia pesantren membuatnya dianggap mampu menjembatani aspirasi jemaah dengan kebijakan pemerintah yang seringkali rigid.

Saat dilantik sebagai Kepala BP Haji bersama wakilnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada akhir 2024, Gus Irfan mengemban tugas berat untuk mempersiapkan transisi.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 29 Maret 2025, total kekayaannya tercatat mencapai Rp16,26 miliar tanpa utang.

Angka ini menunjukkan profil finansial yang mapan sebelum mengemban tugas yang lebih besar sebagai menteri.

Rincian Harta Kekayaan Mochamad Irfan Yusuf (LHKPN 2025):

• Tanah dan Bangunan: Rp13,26 miliar
• Alat Transportasi dan Mesin: Rp505 juta
• Harta Bergerak Lainnya: Rp70 juta
• Kas dan Setara Kas: Rp2,42 miliar

Transformasi BP Haji Jadi Kementerian

Gagasan mengubah BP Haji menjadi kementerian sudah lama bergulir. Alasannya, Indonesia adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih fokus dan berdaulat.