Infografis
- Skandal nampan MBG telah resmi menjadi isu nasional yang serius
- Ancaman ganda halal dan kesehatan anak
- Jika tidak ditangani secara transparan dan tuntas, skandal ini berpotensi besar memicu penolakan massal
Suara.com - Suara.com - Sebuah dugaan besar muncul dan berpotensi menjegal program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPR RI tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah, menyusul temuan investigasi bahwa nampan makanan (food tray) untuk 82,9 juta siswa diduga mengandung minyak babi dan bahan berbahaya.
Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, memastikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta pertanggungjawaban langsung terkait kabar yang menghebohkan publik ini.
"Tentu kami dari Komisi IX akan memanggil ketua BGN dan meminta beliau untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, saat dihubungi Suara.com, Selasa (26/8/2025).
Politisi dari Fraksi NasDem ini menyoroti dua masalah fatal yang tidak bisa ditoleransi. Pertama, isu kehalalan yang sangat sensitif bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Kedua, ancaman kesehatan serius karena nampan tersebut diduga menggunakan material berkualitas rendah.
Menurut laporan, nampan itu dibuat dari stainless steel tipe 201, jenis yang sangat rentan melarutkan logam berat berbahaya jika terpapar makanan yang bersifat asam.
Irma Chaniago memperingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, masalah ini bisa memicu gejolak sosial.
"Ini rentan untuk menjadi masalah dan akan menimbulkan penolakan nantinya dari masyarakat," tegas Irma.
Baca Juga: Nampan MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, Menag Nasaruddin: Kami Asumsikan Semuanya Baik
Ia memastikan bahwa agenda pemanggilan Kepala BGN akan menjadi prioritas setelah masa reses DPR berakhir.
"Segera tentu, kan kami baru selesai reses," pungkasnya.
Sebelumnya, laporan investigasi dari Indonesia Business Post pada Senin (25/8/2025) mengungkap skandal ini secara mendalam.
Investigasi yang dilakukan hingga ke pusat industri Chaoshan di China itu menemukan adanya praktik impor ilegal, pemalsuan label SNI, serta penggunaan bahan non-halal dan berbahaya dalam produksi nampan yang kini telah tersebar untuk program MBG di seluruh Indonesia.
