Infografis
Perumda Air Minum Toraja Utara, Perumda Air Minum Tirta Parannuangku (Takalar), PDAM Tirta Jeneberang (Gowa).
Kemudian, PDAM Tirta Sinjai Bersatu, Perumda Air Minum Kota Makassar, Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku (Palopo), dan Perumda Air Minum Bantimurung (Maros).
"Kalau kita lihat meskipun ada yang sehat, tapi kontribusinya bagi daerah masih sangat minim. Padahal BUMD ini harus berkontribusi pada pendapatan asli daerah," tegas Taufan.
Menurut Taufan, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. BUMD yang terus merugi sebaiknya ditinjau ulang, bahkan bila perlu dibubarkan.
Sebaliknya, BUMD yang dinilai sehat harus mendapatkan dukungan penuh agar mampu meningkatkan kinerja.
Sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menilai persoalan utama banyak BUMD ada pada sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya inovasi bisnis.
"Masalahnya memang di SDM. Jadi, kalau mau meningkatkan PAD sebagai penopang fiskal daerah, tidak ada pilihan lain kecuali berinovasi," tuturnya.
Selain itu, Taufan juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam melakukan fungsi pengawasan.
Baca Juga: Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Rektor UNM Hari Ini, Apa Kata Komnas Perempuan?
Ia menilai tanpa komitmen politik yang kuat, BUMD hanya akan menjadi tempat penyaluran jabatan bagi oknum tertentu tanpa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.
Masalah BUMD bukan hanya milik Sulsel. Kementerian Dalam Negeri mencatat total aset BUMD seluruh Indonesia mencapai Rp1.170,1 triliun.
Namun, laba yang dihasilkan hanya Rp29,5 triliun. Dari jumlah tersebut, dividen yang masuk ke kas daerah baru sekitar Rp13,02 triliun.
Secara nasional, terdapat 1.057 BUMD dengan berbagai bidang usaha, mulai dari jasa keuangan, penyediaan air bersih, transportasi, pasar, hingga asuransi.
Jumlah pegawai yang bekerja di BUMD mencapai 154.608 orang, di luar 1.911 direksi dan 1.993 komisaris.
Data Kemendagri menunjukkan, sebagian besar BUMD yang mencatat laba bergerak di sektor jasa keuangan, khususnya bank pembangunan daerah (BPD) dan bank perkreditan rakyat (BPR).
