Suara.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini mengemban sebuah tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat ini resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara.
Jabatan baru ini secara efektif menempatkan AHY sebagai "panglima" yang akan memimpin megaproyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan menyelamatkan pesisir utara Jawa dari ancaman tenggelam.
AHY menjelaskan bahwa tugas utama dari badan baru ini adalah melindungi seluruh wilayah pesisir utara Jawa dari dua ancaman utama; banjir rob dan penurunan permukaan tanah (subsidence).
"Ini bagaimana kita bisa memproteksi wilayah Utara Jawa dari banjir rob dan subsidence," kata AHY usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, ini bukan hanya soal menyelamatkan pemukiman warga, tetapi juga kawasan-kawasan ekonomi vital.
"...masyarakat yang tinggal di sana juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi," tegasnya.
Jadi Panglima 5 Kementerian Sekaligus
Dengan jabatan barunya ini, AHY kini memiliki kewenangan besar untuk mengoordinasikan lima kementerian terkait sekaligus. Ini menempatkannya dalam posisi yang sangat strategis untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Beberapa kementerian yang akan berada di bawah koordinasinya antara lain; Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: Prabowo Panggil Kapolri Hingga Kepala Bapisus ke Istana, Bahas Situasi Negara
"Sehingga ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah ke depan, karena ini adalah proyek besar jangka panjang," kata AHY.
Badan Otorita ini kini diwajibkan untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif untuk memulai megaproyek yang telah lama tertunda ini.
