Infografis
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di Indonesia telah menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang terus disorot.
Bertujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak dan menekan angka stunting, program ini mengusung harapan besar.
Namun, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari beragam tantangan dan evaluasi yang berkelanjutan.
Memahami Asal-Usul MBG: Dari Rakyat untuk Siswa
Program MBG bukanlah sekadar bantuan makanan biasa, melainkan sebuah investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dana untuk program MBG sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggaran MBG untuk tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp71 triliun, dan diproyeksikan melonjak menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026.
Dana ini tidak hanya bersumber dari pos pendidikan, tetapi juga mencakup alokasi dari fungsi kesehatan dan ekonomi, serta dana cadangan.
Ini berarti, secara esensial, dana MBG adalah kontribusi kolektif dari masyarakat—melalui pajak dan pendapatan negara lainnya—yang kemudian dikembalikan dalam bentuk gizi untuk generasi penerus bangsa.
Baca Juga: Belain? Pasha Ungu Sebut Anggota DPR Joget-Joget Gegara Terpukau Pidato Presiden Prabowo
Hal ini menjadi ramai pembahasan di media sosial. Melalui akun Instagram @pandemictalks yang mengutip akun @nufa_fauziah, guru ini menjawab pertanyaan polos muridnya asal muasal MBG ini diberikan kepada mereka.
Sejauh program ini berjalan memang nyaris anak-anak menganggap anggaran MBG ini berasal dari Prabowo.
"Makan gratis itu dari Pak Prabowo?" tanya siswa polos dikutip, Kamis (28/8/2025).
"Makan gratis itu dari pemerintah, pakai uang pajak. Jadi misalnya ibu kalian bayar pajak motor, bayar pajak rumah atau bayar pajak pas belanja ke mal," balas guru perempuan muda itu.
"Nanti (uang pajak) dikasih ke Kementerian Keuangan, dari kementerian dikasih ke Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis," tambah guru tersebut.
Dari penjelasan tersebut, memang MBG diambil dari sebagian pajak masyarakat yang dibayarkan.
