Infografis
Suara.com - Gerbang utama Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025) hari ini menjadi panggung estafet aksi massa yang tak ada habisnya pada hari Kamis. Tepat satu jam setelah ribuan buruh membubarkan diri, kini giliran ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di DKI Jakarta yang mengambil alih lokasi, siap menyuarakan aspirasi mereka.
Suasana di depan kompleks parlemen seolah tak diberi jeda. Ratusan mahasiswa yang mengenakan jaket almamater kampusnya masing-masing melakukan long march dari kawasan Senayan. Mereka datang secara berkelompok, membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga poster berisi tuntutan yang siap diteriakkan.
Pemandangan ini kontras dengan situasi sekitar pukul 12.30 WIB, di mana ribuan massa buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi, termasuk Partai Buruh, secara tertib meninggalkan lokasi. Aksi mereka yang dimulai sejak pagi hari terpaksa disudahi lebih awal.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pembubaran aksi buruh bukan tanpa alasan. Menurutnya, para pekerja harus segera kembali ke pabrik dan tempat kerja masing-masing untuk melanjutkan kewajiban mereka.
“Aksi ini merupakan aksi damai dan siang ini aksi kami sudahi karena para buruh harus kembali bekerja,” kata Said Iqbal di lokasi.
Ia menambahkan bahwa sebagian peserta aksi bahkan harus mengambil libur dan mengejar jadwal kerja di shift berikutnya.
“Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” kata Said.
Meski berlangsung singkat, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini hanyalah pemanasan. Ia mengancam akan menggelar aksi serupa dengan skala yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah dan DPR.
“Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujarnya. “Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang.”
Baca Juga: Suara Disabilitas di Tengah Massa, Influencer Badru Kepiting Kecam Wakil Rakyat Korup
Sebelumnya, dalam aksi buruh tersebut, enam tuntutan utama disuarakan. Tuntutan tersebut meliputi penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah dengan permintaan kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Mereka juga menuntut penghentian PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga revisi RUU Pemilu.
Untuk mengawal dua gelombang aksi ini, Polda Metro Jaya telah mengerahkan kekuatan besar. Sebanyak 4.531 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub disiagakan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bahkan telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh personel di lapangan. Ia meminta aparat tidak bertindak agresif dan mengedepankan pendekatan humanis.
"Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda," kata Asep di Jakarta.
Kini, dengan datangnya gelombang massa mahasiswa, fokus aparat keamanan kembali tertuju pada gerbang parlemen yang kembali memanas.
