Immanuel Ebenezer Terancam Terjerat Pasal TPPU, Ini Alasannya

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel.

Pasalnya, KPK menduga hasil pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima Noel sudah dialihkan bentuknya, dipindahkan, atau disimpan di tempat lain.

“Apakah ada kemungkinan untuk menerapkan TPPU? Ya, jawabannya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan alasan pihaknya tidak langsung menerapkan pasal TPPU setelah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel dan kawan-kawan.

“Jadi begini, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan sertifikasi K3 ini, kami mengamankan sekitar 14 orang dan itu dalam waktu yang berbeda-beda,” tutur Asep.

“Artinya, ada beberapa orang yang waktu bersamaan, kemudian beberapa orang lainnya juga di waktu yang berikutnya. Walaupun tidak sampai 24 jam,” tambah dia.

Asep menjelaskan bahwa penyidik memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang sudah diamankan dalam OTT tersebut.

“Nah, tentunya kami berfokus untuk melihat perkara pokoknya dulu. Itu, predikat crime-nya dulu seperti apa,” ujar Asep.

“Ya, itu sudah ditentukan atau sudah diputuskan di dalam ekspose, ada pasal 12 e, pemerasan kemudian pasal 12 B, gratifikasi,” tandas dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan ada tiga mobil yang dipindahkan dari rumah dinas Noel setelah upaya OTT pada Kamis (21/8/2025) lalu.

“Bahwa penyidik mendapatkan informasi terdapat sejumlah mobil yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC yang dipindahkan dari rumah dinas Wamen pasca kegiatan tangkap tangan,” ujar Budi.

Untuk itu, dia menyebut penyidik masih melakukan penelusuran lokasi keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut.

“Kepada pihak-pihak yang memindahkan, KPK mengimbau agar kooperatif dan segera menyerahkan kendaraan tersebut untuk diperiksa dan diteliti oleh penyidik,” tandas Budi.

KPK sebelumnya mengakui menggeledah rumah eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

“Benar, jadi pasca dilakukan kegiatan tangkap tangan pada minggu kemarin, penyidik kemudian bergerak cepat untuk melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi,” ucap Budi.

“Hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran yaitu rumah Saudara IEG,” tandas dia.

Penahanan 11 Tersangka

KPK melakukan penahanan terhadap sebelas tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Mereka merupakan pihak-pihak yang turut terjaring dalam operasi tangkap tangan, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Noel.

“(KPK) menetapkan sebelas orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Sepuluh orang lainnya yang juga turut ditahan bersama Noel ialah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3 Subhan, dan Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anita Kusumawati.

Kemudian, ada pula Ditjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi, Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto, Subkoordinator Sekarsari Kartika Putri, Koordinator Supriadi, dan dua pihak PT KEM Indonesia Temurila serta Miki Mahfud.

“(Penetapan tersangka setelah) pemeriksaan intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” ucap Setyo.

Mereka semua kemudian ditahan selama 20 hari sampai 10 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih.

Atas perbuatannya, para Tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.