Infografis
Suara.com - Di tengah panasnya suhu politik pasca-demonstrasi ricuh, Wakil Panglima TNI Jenderal Tadyo Budi Revita menepis isu liar soal kemungkinan penerapan darurat militer atau pengambilalihan pengamanan oleh TNI.
Menjawab kekhawatiran publik, Tadyo memastikan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari TNI untuk mengambil alih peran kepolisian dalam menangani keamanan dalam negeri. Ia menegaskan bahwa soliditas di internal TNI dan Kementerian Pertahanan saat ini sangat kuat.
"Kalau ada anggapan seperti itu (TNI ambil alih), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kami lakukan," kata Tadyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tadyo kemudian meluruskan alasan mengapa prajurit TNI ikut turun ke jalan saat terjadi kericuhan. Menurutnya, hal itu murni dilakukan dalam rangka membantu institusi lain, dalam hal ini Polri, dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Seperti yang kami katakan, kami taat konstitusi. Kami memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri," ujarnya.
Perintah Langsung dari Prabowo
Lebih jauh, Tadyo mengungkap bahwa sinergi antara TNI dan Polri di lapangan adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk mengelola situasi keamanan secara bersama-sama.
"Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada," tegasnya.
Ia pun memperjelas posisi TNI yang hanya sebagai pendukung, bukan pengambil komando.
Baca Juga: Komandan dan Sopir Rantis Brimob Terancam Dipecat Usai Tewaskan Ojol, Gelar Perkara Besok!
"Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu. Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini ya barulah kita jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil (alih)," pungkasnya.
