Janji Prabowo di Hadapan Tokoh Lintas Agama: Sungguh-sungguh Perjuangkan RUU Perampasan Aset

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan bersungguh-sungguh memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibahas dan disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Janji itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, pimpinan serikat buruh, serta perwakilan organisasi pemuda lintas iman di Istana Negara, Senin kemarin. Ketua DPR Puan Maharani, turut hadir dalam pertemuan.

"Dan Presiden berjanji, misalnya untuk Undang-Undang Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan," kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, Senin (1/9/2025).

Sebelumnya, Jacky sapaan Pendeta Jacklevyn mengatakan, ia bersama yang lain sudah secara terbuka menyampaikan kepada Prabowo tentang kondisi yang dirasa dan dilihat saat ini.

Tokoh lintas agama menyampaikan segala unek-unek yang menjadi keresahan di masyarakat kepada Prabowo dan Puan.

Mereka bicara terbuka, mulai dari perilaku pongah hingga korup para pejabat.

"Dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan karena presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat," kata Jacky.

"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain," tambah dia.

Tokoh lintas agama turut menyampaikan di hadapan Prabowo dan Puan mengenai keluh kesah masyarakat saat ini ihwal kenaikan tunjangan DPR.

Menurut Jacky, Prabowo dan Puan memberikan tanggapan atas aspirasi mereka.

"Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, ya karena ada Ibu Ketua DPR juga disitu dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR, untuk betul-betul mengelola itu ke depan," kata Jacky.

Prabowo Minta Bantuan

Kendati berjanji untuk melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset. Prabowo menyadari, pembahasan tidak hanya bisa sorong oleh pemerintah seorang, melainkan harus bersama DPR.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, yang ikut dalam pertemuan, mengungkapkan janji presiden soal RUU Perampasan Aset.

"Beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas," kata Andi Gani usai pertemuan dengan Presiden, Senin (1/9/2025).

Selain RUU Perampasan Aset, Prabowo juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh mengenai RUU Ketenagakerjaan.

"Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyampaikan ada tiga paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas pemerintah bersama DPR.

Tiga paket RUU tersebut, di antaranya RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU mengenai Pemilu yang bersih.

Khusus untuk RUU Perampasan Aset, Said mengatakan bahwa Prabowo merespons dengan cepat. Kendati demikian, Prabowo menyadari dorongan membahas hingga mengesahkan RUU Perampasan Aset membutuhkan keinginan politik dari DPR, tidak hanya pemerintah.

Said menegaskan, RUU Perampasan Aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabatan, semisal yang belakangan terjadi di Kabinet Merah Putih, seperti dilakukan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.

"Undang-undang paket kedua adalah, tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel-noel yang lain, yaitu Wamen yang terlibat korupsi maka RUU Perampasan Aset harus segera disahkan," ucap Said.

Menurutnya, sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan, merespons sangat cepat sekali, bantu dirinya karena dia mengaku tidak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik.

"Tapi beliau berkeyakinan, segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan," pungkas dia.