Prabowo Ditantang Mundur jika Cinta Tanah Air: Gak Malu Bertahan Mati-matian di Kursi Kekuasaan?

Suara.com - Ketua Serikat Pekerja Kampus (SPK) Dhia Al Uyun secara blak-blakan mengkritik jika Presiden Prabowo Subianto tidak punya malu atas ucapannya saat menanggapi soal meletusnya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang telah menelan banyak korban jiwa.

Dosen hukum tata negara di Universitas Brawijaya itu menguliti pidato Prabowo yang didampingi para pimpinan partai politik, belum lama ini.

Dipantau pada Selasa (2/9/2025), dalam siniar yang ditayangkan akun Youtube, @CALS-Indonesia, Dhia Al Uyun menyebut jika Prabowo gagal paham karena tidak menyerap aspirasi dari demonstrasi imbas kemarahan publik terhadap pemerintah dan DPR RI.

"Jadi ini adalah puncak dari kemarahan dari masyarakat gitu ya. Justru yang tidak punya malu di sini presiden begitu ya. Secara teknis ada yang salah dari penyampaian yang dilakukan oleh Presiden gitu ya," ujarnya.

Dalam analisisnya, Prabowo juga dianggap nirempati terhadap banyaknya korban jiwa dalam demonstrasi yang meluas di berbagai daerah. Apalagi, saat berpidato, Prabowo juga didampingi sederet Ketum Parpol yang dianggap memiliki rekam jejak buruk dalam masalah ketenegaraan.

"Dan buruknya itu tidak ada empati. Presiden itu bukan hanya DPR yang harus punya empati, Presiden harus punya empati," bebernya.

Bagaimana dengan mahasiswa yang terbunuh mati? Bagaimana dengan ojol gitu ya? Banyak yang mati hari ini gitu ya, hanya karena water canon, karena kebakar," sambungnya.

Lebih lanjut, Dhia Al Uyun juga menyebutkan jika narasi dalam pidato Prabowo juga justru membuat publik marah. Pasalnya, diketahui Prabowo telah memerintahkan aparat Polri dan TNI menindak tegas terhadap adanya aksi-aksi massa yang dianggap memicu gejala makar dan terorisme.

"Padahal dengan meningkatkan mengeskalasi represi aparat itu justru bikin marah," ujarnya.

Menurutnya, adanya perusakan fasilitas publik sebagai wujud kemarahan rakyat kepada kebijakan pemerintah. Dia pun membeberkan sederet program Prabowo yang justru dianggap inkonstitusional.

"Nah, secara substansial justru nada ancaman itu lebih kuat dari rilis yang disampaikan oleh Presiden gitu ya. Bahwa akan menindak tegas perusakan (terhadap) fasilitas umum," bebernya.

"MBG, Danantara, peningkatan pajak, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, IKN, PSN hingga tambang. Kalau serius hentikan detik ini juga proyek-proyek itu," sambungnya lagi.

Dhia Al Uyun juga menyoroti tidak adanya sikap tegas Presiden Prabowo terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo imbas brutalitas aparat termasuk kasus sopir ojol yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.

Menurutnya, untuk meredam gejolak di masyarakat, Prabowo mestinya memerintahkan kepolisian untuk membebaskan para pendemo yang hingga kini masih ditahan.

"Dan kemudian tidak ada pemecatan Kapolri. Rakyat sangat marah pada Kapolri. Mestinya juga itu didengar oleh Presiden Prabowo," bebernya.

Setelah menumpahkan sederet kritikannya itu, Dhia Al Ayun pun menantang Prabowo untuk mundur jika memiliki jiwa ksatria dan benar-benar mencintai Tanah Air.

"Mungkin kalau saya di posisi Prabowo saya pasti akan mundur karena cinta Tanah Air bukan berarti bertahan mati-matian di kursi kekuasaan, melainkan juga berani mundur ketika kekuasaan itu justru melukai Tanah Airnya," bebernya.

Sikap Keras Prabowo soal Demonstrasi

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan keras dari Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo mengakui bahwa aspirasi murni rakyat harus dihormati, namun menegaskan adanya indikasi tindakan di luar hukum yang mengarah pada makar dan terorisme.

“Silakan sampaikan aspirasi dengan damai. Pemerintah akan mendengar dan menindaklanjutinya. Tetapi aksi anarkis yang merusak dan merugikan masyarakat luas tidak akan ditoleransi,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang turut dihadiri elite politik seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, hingga Zulkifli Hasan.

Prabowo menegaskan telah memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil langkah tegas terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun gangguan pada pusat ekonomi. Meski begitu, ia menegaskan ruang demokrasi tetap terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib.