"Masih terlihat bangunan sekolah yang sangat tidak layak di beberapa tempat," tambah Yusfitriadi, menggambarkan kontras yang menyakitkan antara kebijakan dalam Perbup dengan realitas di lapangan.
Peraturan Bupati ini pada akhirnya bukan hanya sekumpulan pasal, tetapi sebuah cerminan dari kebijakan yang dinilai memunggungi kepentingan publik yang lebih luas.
Ia melegalkan sebuah kemewahan yang ironisnya dibiayai dari pajak rakyat yang kehidupannya justru jauh dari sejahtera.