Mahasiswa UI Kembali 'Kepung' DPR, Tagih Janji Realisasi 17+8 Tuntutan Rakyat

Suara.com - Ratusan mahasiswa yang didominasi oleh almamater jaket kuning Universitas Indonesia (UI) kembali turun ke jalan, mengepung kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025) siang.

Membawa tajuk 'Rakyat Tagih Janji', mereka menuntut pemerintah dan parlemen untuk segera merealisasikan paket tuntutan 17+8 yang hingga kini dianggap hanya janji kosong.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi memulai pergerakan dengan melakukan long march dari Senayan Park menuju titik aksi di depan gerbang utama Gedung DPR RI.

Massa tiba di gerbang utama parlemen sekitar pukul 14.30 WIB. Sejumlah bendera dikibarkan, termasuk pataka bertuliskan FMN atau Front Mahasiswa Nasional.

Mereka membentangkan spanduk dan poster bernada protes, salah satunya menuntut pembebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap pada aksi sepanjang pekan terakhir Agustus.

Orasi berapi-api pun silih berganti diteriakkan dari atas mobil komando, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambatnya respons pemerintah.

Turut bergabung dalam barisan, sejumlah mahasiswa dari kampus lain seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peringatan untuk penguasa

Kepala Kajian Strategis BEM UI 2025, Diallo Hujanbiru, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk peringatan pertama kepada penguasa.

Menurutnya, meski tuntutan 17+8 telah diterima secara formal oleh pemerintah dan DPR, realisasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

"Tajuk yang kami bawa adalah 'Rakyat Tagih Janji'. Tuntutan 17+8 ini merupakan aspirasi kolektif masyarakat, mulai dari influencer, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Kami datang untuk menagih janji itu agar segera dilunasi, bukan hanya diterima di atas kertas," tegas Diallo di sela-sela aksi.

Ia menilai progres pemenuhan tuntutan tersebut sangat minim, dan bahkan menyebutnya sebagai sebuah kegagalan total.

"Masih banyak yang belum terlaksana. Kami rasa progresnya nol besar. Contohnya, pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat selama periode 25 sampai 31 Agustus tak kunjung terwujud," paparnya.

Selain itu, Diallo juga menyoroti masih banyaknya anggota dewan yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial dan tidak menunjukkan simpati terhadap penderitaan rakyat, namun tetap aman di kursinya.

"Itu semua yang kami tuntut hari ini," tambahnya.