Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan

Suara.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres secara resmi angkat bicara mengenai krisis politik yang meledak di Nepal. Guterres menyerukan penyelidikan menyeluruh dan mendesak semua pihak untuk menahan diri setelah aksi protes massal berujung kekerasan, menewaskan sedikitnya 20 orang dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli untuk mengundurkan diri.

Situasi di negara Himalaya tersebut memanas secara dramatis, menarik perhatian pemimpin tertinggi PBB yang menyatakan keprihatinan mendalamnya atas korban jiwa yang terus berjatuhan. Melalui platform media sosial X, Guterres menyampaikan pesan tegasnya pada hari Selasa (9/9/2025).

"Saya mengikuti perkembangan situasi di Nepal dengan saksama dan sangat berduka atas hilangnya nyawa," tulis Guterres di platform perusahaan media sosial AS, X.

Lebih lanjut, ia tidak hanya menyampaikan duka cita, tetapi juga menuntut adanya akuntabilitas dan langkah-langkah deeskalasi untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.

"Saya mendesak dilakukannya penyelidikan, pengendalian diri untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut dan dialog demi mencapai jalan konstruktif ke depannya," katanya.

Guterres juga memberikan peringatan keras kepada aparat keamanan yang bertugas di lapangan. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia internasional dalam menangani para demonstran. Menurutnya, hak untuk menyuarakan pendapat harus dihormati, selama dilakukan secara damai.

Selanjutnya Guterres meminta aparat keamanan untuk mematuhi hukum hak asasi manusia, seraya menekankan bahwa protes "harus dilakukan dengan cara damai, menghormati kehidupan dan harta benda."

Krisis di Nepal mencapai puncaknya pada Selasa malam ketika militer mulai mengambil alih kekuasaan, menandakan situasi darurat di negara tersebut.

Di tengah transisi kekuasaan yang genting ini, Presiden Ramchandra Paudel kini bersiap memulai proses pembentukan pemerintahan baru setelah secara resmi menerima surat pengunduran diri PM Oli.

Pemicu utama gelombang protes mematikan yang juga melukai hampir 350 orang ini adalah kebijakan kontroversial PM Oli yang melarang media sosial.

Ia juga menuntut agar platform-platform teknologi multinasional membuka kantor perwakilan di Nepal. Keputusan ini menyulut kemarahan publik dan dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi.

Kemarahan rakyat meledak di ibu kota Kathmandu. Para pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung publik, kantor partai politik, hingga nekat memasuki dan membakar gedung parlemen. Eskalasi kekerasan tidak berhenti di situ; massa juga membakar kediaman para pemimpin tinggi, termasuk Kantor Presiden.

Protes keras ini terus berlanjut bahkan setelah pemerintah mengumumkan pencabutan larangan media sosial yang menjadi sumber masalah.