REGIONAL:
- Angkatan bersenjata Nepal secara resmi mengambil alih kendali negara
- Perdana Menteri KP Sharma Oli terpaksa mengundurkan diri
- Larangan media sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi pemicu
Suara.com - Nepal jatuh ke dalam krisis politik yang mencekam setelah militer secara efektif mengambil alih kekuasaan pada Selasa malam. Langkah dramatis ini menyusul aksi protes mematikan yang berlangsung selama dua hari, menewaskan sedikitnya 20 orang dan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli beserta pemerintahannya untuk lengser dari jabatan.
Situasi di negara Himalaya itu kini sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata.
Laporan dari media lokal mengonfirmasi pengerahan pasukan secara masif di seluruh negeri untuk memulihkan ketertiban setelah kerusuhan meluas tak terkendali.
"Militer beroperasi di seluruh negeri," sebut media SetoPati.
Para tentara terlihat berpatroli di jalan-jalan utama, menegakkan hukum, dan menjaga properti publik yang menjadi sasaran amuk massa.
Dalam eskalasi kerusuhan sebelumnya, para pengunjuk rasa bahkan dilaporkan berhasil membebaskan sejumlah tahanan.
Di tengah ketidakpastian, seluruh bandara di Nepal dilaporkan ditutup total, mengisolasi negara itu dari dunia luar. Korban luka-luka akibat bentrokan diperkirakan telah mencapai angka 350 jiwa.
Sebelum pengambilalihan kekuasaan, komandan militer Jenderal Ashok Raj Singdel sempat mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengedepankan dialog guna menyelesaikan krisis.
Namun, seruan tersebut tampaknya tidak mampu meredam amarah publik yang sudah terlanjur memuncak.
Kekosongan kekuasaan terjadi setelah Presiden Ramachandra Paudel secara resmi menerima surat pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Saat ini, Presiden Paudel tengah berupaya mempersiapkan pembentukan pemerintahan baru di tengah situasi darurat.
Pemicu utama dari gelombang protes massal ini adalah keputusan kontroversial PM Oli pada hari Senin untuk melarang semua platform media sosial.
Pemerintahannya menuntut agar perusahaan teknologi multinasional membuka kantor perwakilan resmi di Nepal, sebuah langkah yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi.
Kebijakan ini sontak menyulut kemarahan warga yang langsung turun ke jalan-jalan di ibu kota, Kathmandu.
Aksi protes dengan cepat berubah menjadi anarkis. Massa menyerbu gedung-gedung publik, kantor partai politik, hingga nekat memasuki dan membakar gedung parlemen.
Tingkat kemarahan publik semakin terlihat ketika para pengunjuk rasa juga membakar kediaman para pemimpin tinggi negara, termasuk Kantor Kepresidenan.
Meskipun pemerintah kemudian mengumumkan pencabutan larangan media sosial, langkah tersebut sudah terlambat untuk menenangkan situasi yang kadung memanas.
TERPOPULER