Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya

Suara.com - Jakarta berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas di sejumlah titik vital pada Rabu, 17 September 2025. Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia mengumumkan rencana aksi unjuk rasa akbar yang akan mengerahkan ribuan massa untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional.

Aksi ini tidak hanya melibatkan pengemudi ojek online roda dua, tetapi juga pengemudi taksi online dan kurir.

Diperkirakan, jumlah massa yang turun ke jalan akan mencapai angka yang signifikan, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada mitra pengemudi.

“2.000-5.000 orang ojol gabungan roda dua, driver online roda empat, dan kurir online,” kata Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, dikutip Selasa (16/9/2025).

Demonstrasi besar-besaran ini akan menyasar tiga lokasi strategis yang menjadi pusat pemerintahan dan legislasi, yakni Istana Negara, kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Gedung DPR RI. Menurut Igun, massa akan memulai pergerakan dari titik kumpul di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada pagi hari.

“Rute massa dari markas Garda menuju Istana Presiden untuk orasi. Selanjutnya ke Kemenhub untuk orasi dan terakhir ke DPR RI,” ujar Igun.

Sebagai bentuk solidaritas dan untuk memaksimalkan dampak aksi, para pengemudi diimbau untuk mematikan aplikasi mereka secara serentak. Imbasnya, layanan transportasi online diprediksi akan terganggu. Igun pun secara terbuka menyarankan masyarakat Jakarta untuk mencari moda transportasi lain pada hari tersebut.

“Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi,” kata dia.

Puncak kekecewaan para pengemudi ini tertuju pada Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi. Igun menilai, sejak diangkat, Menhub justru berlaku layaknya perwakilan perusahaan aplikasi ketimbang sebagai regulator yang melindungi mitra pengemudi. Kebijakan yang dikeluarkan dianggap sebagai 'vendor driven policy', di mana kementerian lebih dikendalikan oleh kepentingan aplikator.

“Sehingga atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” beber Igun.

Dalam aksi ini, para pengemudi membawa tujuh tuntutan utama yang mendesak untuk segera direalisasikan, antara lain:

1. Mendesak Rancangan Undang-Undang Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026.
2. Menuntut potongan komisi aplikator diturunkan menjadi maksimal 10 persen.
3. Meminta pemerintah membuat regulasi tarif untuk jasa antar barang dan makanan.
4. Menuntut audit investigatif terhadap potongan 5 persen yang selama ini diambil oleh aplikator.
5. Menghapus program-program seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
6. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
7. Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi 28 Agustus yang menewaskan seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan.