Demokrasi di Ujung Tanduk: Rocky Gerung dan Mahfud MD Kritik Defisit Nilai Sipil di Indonesia

Suara.com - Demokrasi sejatinya dibangun di atas nilai-nilai sipil yang kuat dan akal sehat, bukan sekadar kepentingan politik semata. Namun, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius karena defisit civilian value yang membuat politik rentan dikuasai kaum demagog.

Inilah isi diskusi antara Mahfud MD, Mantan Menteri Politik dan Keamanan Indonesia, bersama dengan Rocky Gerung. 

“Dalam demokrasi, orang sipil maupun orang militer harus tunduk pada civilian value. Jadi yang mesti supreme itu bukan orang sipilnya, tapi nilai sipilnya,” terang Mahfud.

Rocky Gerung menambahkan, saat ini Indonesia justru mengalami defisit civilian value dan mulai terjebak dalam budaya politik yang feodal serta militeristik.

“Kita mulai membaca bahwa memang elit kita itu lebih ingin dikendalikan oleh feodalisme daripada demokrasi. Karena mereka menganggap masyarakatnya feodal,” ungkap Rocky dalam Podcast Ruang Sahabat Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025).

Mahfud juga membandingkan gaya kepemimpinan dua presiden yang pernah ia dampingi. Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung lebih konstitusional dan demokratis dalam mengambil keputusan.

“Pak SBY itu selalu tampak demokratis, dan apapun tetap koridornya itu konstitusi,” ujar Mahfud.

Sementara itu, Jokowi disebut masih membuka ruang diskusi dalam rapat kabinet, tetapi lingkaran dalamnya cenderung feodal.

“Pak Jokowi memberi pengarahan, lalu tanya satu-satu, tetap ada prosedur mendengar. Tapi selama dia di atas, kendalinya kuat terhadap situasi itu,” jelas Mahfud.

Rocky menilai Jokowi awalnya tidak memahami demokrasi secara mendalam dan lebih banyak belajar dalam proses pemerintahannya.

“SBY menganggap bahwa demokrasi itu memang bising. Tetapi Pak Jokowi mengerti demokrasi karena diterangkan oleh Pak Mahfud. Dari awal dia nggak paham itu,” tutur Rocky.

Filsuf ini juga mengungkapkan pentingnya akal sehat atau common sense dalam kehidupan politik, terutama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Common sense itu semacam reaksi intuisi dari seseorang yang melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan presiden tiga periode tidak sesuai dengan konstitusi maupun akal sehat.

“Buat tiga periode tidak diatur di konstitusi. Jadi bukan karena tidak diatur maka dia boleh. Tetapi justru itu bertentangan dengan common sense,” jelas Rocky.