Kepala BGN Buka Suara! Ungkap Biang Kerok Ratusan Siswa Cipongkor Keracunan MBG, Ini Penyebabnya

Suara.com - Misteri di balik insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya terkuak. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turun langsung ke lokasi dan menunjuk hidung biang keladinya: kesalahan teknis fatal yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Dadan, penyebab utama bukanlah kualitas bahan makanan, melainkan waktu memasak yang terlalu dini. Hal ini menyebabkan jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak hingga makanan disantap oleh para siswa, membuat makanan menjadi basi dan berbahaya.

“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama,” kata Dadan, usai meninjau Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program MBG di Cipongkor, dalam keterangan resminya, Rabu (24/9/2025).

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyebut makanan dimasak pada malam hari namun baru dikonsumsi siang keesokan harinya.

“Secara umum problemnya adalah, di makanan itu basi, karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan,” ujar Dedi.

Menyikapi keteledoran ini, Dadan langsung mengeluarkan instruksi tegas untuk mencegah tragedi serupa terulang. Ia menetapkan standar baru bagi seluruh SPPG, terutama yang baru beroperasi.

“Kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak processing dengan delivery-nya tidak lebih dari 4 jam," ujar Dadan.

Menurutnya, SPPG yang baru seringkali dilanda kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu, sehingga memilih untuk memasak jauh-jauh hari. Untuk mengatasi ini, Dadan memerintahkan adanya sistem adaptasi bertahap.

"Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SPPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani 2 sekolah dulu,” jelasnya.
“Kemudian setelah terbiasa baru naik ke 4 sekolah, setelah itu naik lagi ke 10 sekolah. Kemudian setelah bisa menguasai proses... baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat," lanjut Dadan.

Kasus di Cipongkor ini ternyata bukan yang pertama. Dadan juga menyoroti insiden serupa di Banggai, Sulawesi Tengah, di mana masalah muncul setelah SPPG mengganti pemasok bahan baku secara mendadak tanpa uji coba, yang berakibat pada penurunan kualitas.

"Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar mau mengganti supplier harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis,” tegasnya.

Sebagai langkah tegas, Dadan telah memerintahkan SPPG di Cipongkor untuk menghentikan sementara distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penyetopan ini akan berlaku hingga mereka selesai melakukan analisis internal secara menyeluruh dan mampu menjamin keamanan proses kerja mereka.

“Kami juga minta setop dulu sampai mereka bisa membiasakan dan melakukan analisis mendetail terkait dengan pelayanan," kata Dadan.

Di luar aspek teknis, Dadan memberikan perhatian khusus pada dampak psikologis yang dialami para siswa korban keracunan. Ia menekankan pentingnya pemulihan trauma agar anak-anak tidak takut lagi untuk mengonsumsi makanan dari program pemerintah ini.

"Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi makan bergizi (gratis)," pungkasnya.