- Evaluasi JPPI menemukan tiga masalah fundamental yang menyebabkan kegagalan program MBG.
- Proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan tanpa transparansi dan partisipasi publik.
- JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG.
Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai keracunan massal ribuan anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah puncak gunung es.
Evaluasi JPPI menemukan tiga masalah fundamental yang menyebabkan kegagalan program itu.
Pertama, buruknya pemahaman gizi dan pangan. JPPI menyoroti penyeragaman menu tanpa mempertimbangkan sumber daya pangan lokal, sehingga bertolak belakang dengan jargon swasembada pangan pemerintah.
Kedua, struktur kepemimpinan yang keliru. Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program ini disebut didominasi oleh purnawirawan militer, bukan tenaga profesional seperti pakar gizi, ahli pangan, dan tenaga kesehatan.
Ketiga, minimnya partisipasi sekolah dan masyarakat sipil. Sekolah hanya dijadikan obyek program, meskipun anggaran MBG mencaplok dana pendidikan.
Proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan tanpa transparansi dan partisipasi publik.
“Ambisi yang hanya mengejar target kuantitas, terbukti telah mengabaikan standar akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan dan pemenuhan gizi anak," kritik koordinator Nasional JPPI Ubaid Matardji dalam pernyataannya, Senin (29/9/2025).
![Sejumlah penggerak SPPG bertugas membuat Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tridadi, Sleman, Kamis (8/5/2025). [Hiskia/Suarajogja]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/08/94677-makan-bergizi-gratis-sleman.jpg)
JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG hingga evaluasi menyeluruh dan sistem akuntabilitas juga jaminan keamanan pangan terbukti kuat.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program tersebut juga harus direformasi dengan memastikan kepemimpinan diisi oleh tenaga profesional.
Baca Juga: Instruksi Keras Prabowo dari Kertanegara Buntut MBG Jadi Petaka
Usulan itu disampaikan seiring publik menyadari kalau pejabat BGN mayoritas diisi oleh pakar yang bukan ahli gizi.
"Terakhir membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG," saran Ubaid.
