-
KPK memeriksa H.M Tauhid Hamdi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023–2024.
-
Tauhid mengaku hanya bersilaturahmi dengan eks Menag Yaqut dan tidak ikut menentukan pembagian kuota 50:50 antara haji reguler dan khusus.
-
KPK menduga terjadi pelanggaran karena pembagian kuota tak sesuai aturan, yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
TERPOPULER
