Infografis
- KPK memeriksa eks Bendahara Amphuri sebagai saksi terkait dugaan penyimpangan dalam organisasi.
- Usai pemeriksaan tersebut, KPK membuka kemungkinan memanggil Gus Yaqut untuk dimintai keterangan.
- Pemanggilan lanjutan akan diputuskan berdasarkan perkembangan keterangan saksi dan alat bukti yang ada.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku membuka peluang untuk memanggil kembali mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut usai memeriksa eks Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) H.M Tauhid Hamdi (HTH).
Gus Yaqut diketahui sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Gus Yaqut berpotensi diperiksa tergantung pada kebutuhan penyidik yang sudah mengumpulkan keterangan saksi. Terlebih, dalam pemeriksaan Tauhid, KPK mendalami pertemuannya bersama Gus Yaqut.
“Tentu dari pemeriksaan ini akan dianalisis nanti pihak-pihak mana saja yang dibutuhkan kembali untuk dipanggil dan dimintai keterangannya, termasuk yang bersangkutan (Gus Yaqut),” kata Budi kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Menurut dia, pemeriksaan terhadap seseorang bisa dilakukan secara berulang oleh penyidik untuk membuat perkara yang ditangani semakin terang.
“Jika nanti memang dibutuhkan kembali keterangannya, maka nanti akan dipanggil oleh KPK untuk kembali dimintai keterangan melengkapi keterangan-keterangan yang sudah diperoleh dari saksi-saksi lainnya,” tandas Budi.
Duduk Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji yang kini ada di tahap penyelidikan.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
Baca Juga: Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.
“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).
Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.
Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
