- Protes dari 18 gubernur terkait pemotongan TKD tidak seharusnya disikapi dengan resistensi.
- Tito mengatakan langkah yang lebih bijak adalah melakukan introspeksi terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing daerah.
- Tito juga menyinggung maraknya pemborosan anggaran yang berujung pada kasus hukum.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai sebagian kepala daerah belum melakukan efisiensi anggaran secara optimal, meski pemerintah pusat sudah berulang kali mengingatkan pentingnya penghematan fiskal.
“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” tegas Tito dalam acara di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menyebut, protes dari 18 gubernur terkait pemotongan TKD tidak seharusnya disikapi dengan resistensi.
Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah melakukan introspeksi terhadap pengelolaan anggaran di masing-masing daerah.
Ia menegaskan bahwa efisiensi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meski terjadi penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat.
Mantan Kapolri itu juga menyinggung maraknya pemborosan anggaran yang berujung pada kasus hukum.
Tito mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menemukan praktik penyalahgunaan dana daerah akibat lemahnya kontrol dan perencanaan yang tidak efisien.
“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” ujarnya.
Baca Juga: Strategi Baru Tito Karnavian: 3 Wamendagri Diberi 'Kavling' Wilayah, dari Sumatera hingga Papua
Ia menjelaskan, pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal akibat penyesuaian TKD.
Namun, sebelum meminta bantuan tambahan, para kepala daerah diminta terlebih dahulu melakukan kajian internal terhadap belanja dan program yang masih bisa disesuaikan.
Menurut Tito, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sudah menyampaikan agar seluruh pemerintah daerah melakukan "exercise" terhadap anggaran yang tersedia.
Langkah itu dinilai penting untuk memastikan alokasi belanja lebih fokus pada sektor prioritas.
“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” pungkasnya.
Kebijakan pemotongan TKD sendiri menuai gelombang protes dari sejumlah gubernur yang menilai kebijakan itu akan menghambat program strategis daerah.
Namun, pemerintah pusat menegaskan kebijakan ini justru untuk memastikan dana publik digunakan secara optimal dan menghindari pemborosan yang kerap terjadi di berbagai sektor pemerintahan.
Tito menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan menata ulang prioritas agar belanja daerah lebih berdampak langsung pada masyarakat.
