Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Terkait Pemotongan TKD, PSI Wanti-wanti: KJP dan Transportasi Jangan

Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana transfer ke Pemprov DKI.

Ia menyatakan kepercayaan bahwa Pemprov DKI mampu melakukan efisiensi anggaran dengan baik, namun mengingatkan agar pemangkasan tidak menyentuh program bantuan sosial bagi masyarakat.

“Tentu kami percaya Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran mana yang perlu mendapat prioritas, khususnya terkait penerima manfaat dari KJP, KJMU dan sejenisnya itu tidak boleh berkurang, dan itu sudah dipastikan dan menjadi komitmen Pemprov,” ujar Francine kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, efisiensi memang diperlukan agar Pemprov tetap dapat menjalankan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal.

Namun Francine menegaskan bahwa penghematan tidak boleh mengorbankan program yang menyentuh langsung kesejahteraan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Ia menilai, kedua program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan warga.

Karena itu, keberlangsungan dan nilai manfaatnya harus dijaga agar masyarakat kecil tidak terdampak pemotongan dana transfer.

Francine juga menyoroti pentingnya pengawasan DPRD terhadap proses efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI.

Menurutnya, langkah ini penting agar pemangkasan anggaran berjalan tepat sasaran dan tidak menekan sektor-sektor vital.

“Dan tentunya program prioritas lainnya dari Pemprov DKI Jakarta akan kami kawal, dan kami akan membantu pengawasannya supaya tadi efisiensi tidak menekan sektor penting,” tegasnya.

Selain sektor pendidikan, Francine mengingatkan agar transportasi publik juga tetap menjadi perhatian. Ia menilai, layanan publik seperti Transjakarta dan JakLingko tidak boleh mengalami penurunan kualitas akibat penghematan anggaran.

“Termasuk juga sektor transportasi publik jangan sampai layanannya terganggu atau berkurang kualitas layanannya, itu paling penting,” ujarnya.

Francine menyebut, kebijakan efisiensi justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia mendorong Pemprov DKI untuk meninjau kembali pos-pos belanja yang dinilai kurang produktif tanpa memotong program yang berdampak langsung ke masyarakat.

Dengan pengawasan ketat dari DPRD dan kolaborasi bersama eksekutif, Francine optimistis kebijakan efisiensi ini dapat berjalan tanpa mengganggu program sosial yang sudah menjadi andalan Pemprov DKI.

“Yang terpenting efisiensi dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menekan sektor penting,” pungkasnya.