Prabowo Sebut Ada 1.000 Tambang Ilegal di Dua Pulau Ini, Negara Rugi Besar!

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi di dua pulau, Bangka dan Belitung. Mendapati laporan mengenai hal itu, Prabowo langsung menyambangi kedua pulau tersebut.

Prabowo berujar akibat dari keberadaan 1.000 tambang ilegal ini, negara kehilangan 80 persen dari total produksi timah.

“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” kata Prabowo dalam Dialog "A Meeting of Minds" dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Bukan hanya tambang, Prabowo mengungkapkan ada 5 juta hektar lahan perkebunan sawit yang melanggar hukum. Kekinian, Prabowo mengatakan negara telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal tersebut melalui keputusan pengadilan.

“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum,” kata Prabowo. 

“Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tambahnya. 

Prabowo juga telah menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi bila ditemukan kasus-kasus serupa.

“Jadi saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” kata Prabowo. 

Kepala negara berkomitmen bahwa pemerintah akan memulihkan kerugian negara akibat praktik - praktik ilegal melalui kebijakan tersebut.

Ia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan. 

“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” ujarnya.