Ada Warisan Historis, Pengamat Unpam Sebut Demokrasi RI Tidak Menunjukkan Perbaikan di Era Prabowo

Suara.com - Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Pengamat politik dari Universitas Pamulang, Cusdiawan, dalam analisisnya, menyebut bahwa demokrasi Indonesia di era kepemimpinan saat ini tidak menunjukkan perbaikan, melainkan melanjutkan pola kemunduran yang telah terlihat sejak era Presiden Joko Widodo.

Bahkan, ia mengindikasikan bahwa Indonesia telah memasuki fase "otoritarianisme kompetitif."

Menurut Cusdiawan, konsensus di kalangan ilmuwan sosial menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mencapai puncak kemunduran pada era Jokowi.

Hal ini ditandai dengan semakin terbatasnya oposisi di parlemen, yang secara efektif mengondisikan penggelembungan kekuasaan eksekutif.

"Pola sebagaimana yang terjadi di era Pak Jokowi tadi, saya rasa tidak menunjukkan perbaikan di era kepemimpinan 1 tahun Pak Prabowo ini," ujarnya kepada Suara.com, Senin (20/10/2025).

Cusdiawan juga menyoroti gaya kepemimpinan patronase yang dilanjutkan oleh Prabowo. Menurutnya terlihat jelas dari pembentukan kabinet yang "gemuk" sebagai konsekuensi dari banyaknya partai pendukung pemerintah.

Fenomena ini, lanjutnya, berdampak langsung pada semakin terbatasnya oposisi di parlemen.

Padahal kata dia, oposisi adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi untuk memastikan check and balances berjalan sebagaimana mestinya.

"Check and balances pun tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Lebih lanjut pengamat tersebut mengatakan, bahwa masalah demokrasi di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari satu tahun ke belakang.

Akar masalahnya, menurut dia, terletak pada trajektori demokrasi Indonesia sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru.

Demokrasi yang dihasilkan adalah "demokrasi illiberal," di mana struktur dan pola hubungan kekuasaan tidak banyak berubah dibandingkan era sebelumnya.

"Itu sebabnya, demokrasi kita adalah demokrasi yang rentan, dan dalam kerentanan tersebut lebih memudahkan bagi para aktor politik untuk memuluskan agenda-agenda mereka yang bertentangan dengan semangat demokrasi," jelasnya.

Agenda-agenda tersebut menurutnya, mencakup pola patronase, pengambilan kebijakan yang elitis, dan minim partisipasi masyarakat.