- Demokrasi Indonesia di era kepemimpinan saat ini disebut tidak menunjukkan perbaikan.
- Hal ini ditandai dengan semakin terbatasnya oposisi di parlemen, yang secara efektif mengondisikan penggelembungan kekuasaan eksekutif.
- Cusdiawan juga menyoroti gaya kepemimpinan patronase yang dilanjutkan oleh Prabowo.
Dengan kata lain, stagnasi demokrasi yang sudah mulai terbaca sejak periode kedua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian semakin regresif di era Jokowi, dan kini dilanjutkan oleh Prabowo, adalah konsekuensi logis dari karakter demokrasi Indonesia yang sejak awal memang illiberal.
Menyikapi kondisi ini, Cusdiawan menawarkan solusi "redemokratisasi" melalui pembangunan gerakan masyarakat sipil (civil society) yang inklusif dan berkelanjutan.
Gerakan ini diharapkan mampu "mengganggu agenda-agenda politik yang bertolak belakang dengan demokrasi," serta mendorong pemerintah saat ini untuk memiliki komitmen menjalankan prinsip dan norma demokrasi, termasuk dalam pola pengambilan kebijakan publik.
"Dengan demikian, perubahan bisa kita harapkan berlangsung secara evolutif, atau setidak-tidaknya agar kerusakan dalam ekonomi dan politik kita tidak semakin parah," pungkasnya.