- Konsultasi ini perlu dilakukan agar tingkat pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara.
- Sherly mengaku masih ada indikator-indikator yang menyebabkan skor MCSP Maluku Utara dianggap rendah
- KPK tidak hanya melakukan pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis.
Suara.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
Saat tiba, dia mengaku hadir untuk berkoordinasi dengan lembaga antirasuah terkait pencegahan korupsi di daerahnya.
“Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) Maluku Utara biar skornya bagus," kata Sherly, Rabu (22/10/2025).
Menurut dia, konsultasi ini perlu dilakukan agar tingkat pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara bisa sesuai dengan standar nasional.
"Iya ini lagi mau konsultasi ini, gimana giat-giatnya biar skor MCSP-nya sesuai level nasional," ujar Sherly.
Dia mengaku masih ada indikator-indikator yang menyebabkan skor MCSP Maluku Utara dianggap rendah sehingga perlu adanya koordinasi dengan KPK untuk meningkatkan skor tersebut.
“Jadi, ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum diupload. Kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload,” tutur Sherly.
“Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum diupload dan tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa diupload on time sebelum November 30,” tambah dia.
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK tidak hanya melakukan pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis.
Baca Juga: KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
“KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauann terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda,” ujar Budi.
