Kesehatan Jadi Tameng? KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Kusnadi di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Suara.com - Status tersangka korupsi dana hibah yang menjerat mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi (KUS), masih menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan terhadapnya, sementara puluhan tersangka lain telah ditetapkan.

Alasan di balik keputusan ini akhirnya terungkap, yakni kondisi kesehatan Kusnadi. KPK menegaskan bahwa penundaan penahanan ini murni didasarkan pada pertimbangan medis yang krusial. Lembaga antirasuah tidak ingin mengambil risiko terkait kondisi kesehatan tersangka saat menjalani proses hukum.

“Ini sedang dikonsultasikan terus terkait dengan sakitnya karena tentunya juga kami harus mempertimbangkan pada saat akan melakukan upaya paksa terhadap seseorang itu adalah terkait dengan kesehatannya. Dari sisi kesehatannya, apakah dia fit untuk dilakukan penahanan dan fit untuk dibawa ke persidangan?” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10) malam.

Lebih dari sekadar kondisi fisik yang harus bugar (fit), Asep menjelaskan bahwa KPK juga tengah mendalami jenis penyakit yang diderita Kusnadi melalui konsultasi intensif dengan tim dokter. Hal ini penting untuk mengantisipasi risiko yang lebih besar jika penahanan tetap dipaksakan.

“Apabila yang bersangkutan itu sakit, apakah sakitnya itu sakit yang menular atau tidak? Karena tentunya nanti akan ditempatkan di sel, akan berinteraksi dengan warga binaan yang lainnya, dan itu berisiko kalau dilakukan penahanan seperti itu,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Kasus yang menyeret Kusnadi ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022. Dari sana, KPK membongkar jaringan korupsi dana hibah yang lebih masif, hingga akhirnya menetapkan 21 orang tersangka baru pada 2 Oktober 2025.

Penyaluran dana haram ini diduga mengalir ke setidaknya delapan kabupaten di Jawa Timur selama periode 2019–2022. Kusnadi, bersama dua pimpinan DPRD Jatim lainnya, diduga menjadi penerima suap dalam skandal ini.

Berikut adalah daftar 21 tersangka yang telah diumumkan KPK:

A. Empat tersangka penerima suap:

1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)
3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)
4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

B. 17 tersangka pemberi suap:

1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)
4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)
8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).