Imbas Dana Transfer ke Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Pembangunan Rusun hingga GOR Terancam Ditunda

Suara.com - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun membuat sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota terancam ditunda pelaksanaannya pada tahun depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nur Rahmania mengungkapkan, proyek yang berpotensi tertunda sebagian besar berasal dari alokasi APBD 2026 yang difokuskan untuk infrastruktur fisik.

"Pada prinsipnya kita harus fokuskan belanja pada core service dan high impact program atau pelayanan pelayanan dasar dan program yang memiliki impact of manfaat yang besar," kata Atika kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Atika menjelaskan, program yang tertunda pelaksanaannya tahun depan di antaranya pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, pembangunan GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, pembangunan Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta Pembangunan Gelanggang Remaja Jagakarsa.

Kemudian, proyek lain yang berpotensi tertunda adalah pembangunan gedung pemerintah daerah di sejumlah lokasi, pengurangan jumlah puskesmas yang direhab dari 12 menjadi 5 lokasi, pengurangan rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi dan 1 rehab sekolah cagar budaya, hingga peningkatan breakwater Pelabuhan Muara Angke.

"Itu pilihan terhadap mana yang ditunda itu sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024-2025 menjadi salah satu dasar pertimbangan penundaan kegiatan dalam RAPBD 2026," jelas Atika.

Di sisi lain, Pemprov DKI tetap mempertahankan sejumlah program prioritas dan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Beberapa di antaranya adalah subsidi pangan kepada 19,8 juta paket selama tahun 2026, lalu kenaikan dana operasional RT-RW serta kader dasawisma.

"Penerima KJP tetap dipertahankan 707 ribu orang dan KJMU 27.000 orang, optimalisasi operasional RDF Rorotan dan TPST Bantargebang tetap dilaksanakan, peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi, pembangunan lapangan multifungsi 1 lokasi, pembangunan RTH di 11 lokasi," ujar Atika.

Selain itu, pembangunan RSUD Cakung tetap akan dilaksanakan pada tahun depan, disusul pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pemberian subsidi transportasi, termasuk pembangunan rehab gedung pemda di 4 lokasi yang sudah masuk ke dalam proyek multiyears dan sulit untuk dihentikan.

"Kemudian pembangunan Flyover (Latumeten) dan penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan kita lakukan mix use menjadi rumah susun," kata dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta tahun depan dengan nominal sebesar Rp95,35 triliun. Namun, setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11 triliun, maka proyeksi APBD DKI tahun depan turun menjadi Rp81,28 triliun.

Angka ini menurun 59,47 persen dibandingkan tahun 2025, sehingga Pemprov DKI perlu melakukan penyesuaian prioritas anggaran dengan menunda sejumlah proyek yang dinilai belum mendesak dan tetap menjaga program yang berdampak langsung bagi masyarakat.