- Akademisi Ubedilah Badrun menyebut ada indikator kuat dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Whoosh
- Perubahan skema pembiayaan dari B2B menjadi G2G yang akhirnya menggunakan APBN sebagai jaminan menjadi sorotan utama
- Ubedilah Badrun menyatakan bahwa penanggung jawab utama atas perubahan kebijakan krusial tersebut adalah presiden saat itu, Joko Widodo
Suara.com - Proyek strategis Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh diterpa isu tak sedap. Akademisi Ubedilah Badrun secara terbuka menyebut adanya dugaan kuat praktik korupsi di balik pembangunan kereta cepat tersebut, yang ditandai oleh sejumlah kejanggalan serius sejak awal perencanaan.
Ubedilah memaparkan, salah satu indikasi utama adalah inefisiensi dan molornya waktu pengerjaan proyek yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan adanya masalah fundamental dalam perencanaan dan eksekusi.
“Apalagi kemudian, kita tahu ketika kontrak dengan China ditemukan itu perencanaannya selesai 2019. Apa yang terjadi, baru selesai 2023. Jadi molor,” kata Ubedilah dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan di YouTube iNews TV, dikutip Rabu (22/10/2025).
Ia mengkritik tajam metode pengerjaan proyek mercusuar ini yang dianggapnya tidak sejalan dengan kemajuan zaman. Menurutnya, pendekatan yang digunakan sangatlah usang untuk sebuah proyek berteknologi modern.
“Jadi menurut saya, di era sangat modern, negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar tapi cara-cara yang, maaf, ya sangat tradisional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ubedilah membeberkan indikator-indikator yang menurut analisis studi korupsi mengarah pada adanya penyelewengan. Kebijakan yang tidak konsisten dan pembengkakan anggaran menjadi sorotan utamanya.
“Biasanya, suatu proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan,” paparnya. “Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ,” sambungnya.
Melihat berbagai kejanggalan ini, Ubedilah mendukung desakan publik agar proyek Whoosh dibongkar dan diaudit secara menyeluruh untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik korupsi.
“Jadi saya kira rasional, kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar itu dibongkar,” imbuhnya.
Ubedilah juga menyoroti siapa figur yang paling bertanggung jawab atas kekacauan proyek yang berpotensi merugikan negara ini. Ia menunjuk langsung pada perubahan skema pembiayaan dari business-to-business (B2B) menjadi government-to-government (G2G) yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menurut saya, pergeseran dari B2B jadi G2G, itu tanggung jawabnya presiden. Waktu itu presidennya namanya Joko Widodo,” pungkasnya.
Perubahan kebijakan yang tiba-tiba ini, menurutnya, memunculkan tanda tanya besar, terutama karena pemerintah di awal menegaskan tidak akan ada jaminan dari APBN.
“Menurut saya kita perlu pertanggung jawaban, kita perlu bertanya mengapa ada Perpres yang berubah, apa argumennya,” tambahnya.
“Padahal pertama pemerintah menyetujui bahwa China, karena Tiongkok ini setuju tidak ada jaminan APBN. Tidak ada jaminan pemerintah," lanjut dia.
“Tiba-tiba berubah, bagi saya ini tanda tanya besar,” sambungnya.
TERPOPULER
