Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap penyebab dua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

Keduanya adalah Papua Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disebut terdampak langsung oleh mandeknya aktivitas industri tambang dan pembangunan smelter.

Tito menyebut Papua Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi minus 0,9 persen. Menurutnya, kondisi itu tak lepas dari terhentinya ekspor mineral akibat insiden di kawasan tambang Freeport.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor)  Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah bersama Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

“Yang terendah itulah Papua Tengah minus pertumbuhan ekonominya, minus 0,9 persen. Dan itu problemnya pasti urusan Freeport, kan? Iya. Karena Freeport, ekspor apa koper, tembaga, silver, dan gold, semua terhenti karena ada smelter yang terbakar. Dan kemarin ada longsor di underground Freeport di Grasberg. Sehingga akibatnya ekspornya berkurang,” kata Tito.

Selain Papua Tengah, NTB juga mengalami penurunan dengan angka minus 0,82 persen.

Tito menegaskan kondisi itu bukan kesalahan pemerintah daerah, melainkan akibat belum rampungnya pembangunan fasilitas pengolahan hasil tambang.

“NTB minus 0,82 persen. Ada NTB? Ada Sekdanya? Hadir, jangan malu-malu berdiri, Pak. Bapak nggak diganti karena urusan ini. Karena masalahnya udah tahu,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, permasalahan utama di NTB adalah proyek smelter milik PT Amman yang belum selesai dibangun. Akibatnya, ekspor mineral logam belum bisa dilakukan.

“Masalahnya PT Amman itu harus membangun smelter, kan? Membangun smelter untuk emas, tembaga, tapi kemudian smelternya belum selesai dibangun, produksinya berjalan, di-stop untuk di-export,” jelas Tito.

Tito mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mempertimbangkan relaksasi ekspor sementara.

Langkah ini diharapkan bisa menjaga pergerakan ekonomi daerah agar tidak terus merosot.

“Itu yang saya sampaikan kepada Menteri ESDM Pak Bahlil apa mungkin dilakukan relaksasi dulu? Supaya smelternya sebelum jalan boleh di-export dulu. Sehingga ada pemasukan negara pertumbuhan ekonominya jangan sampai minus,” katanya.

Selain Papua Tengah dan NTB, Tito juga menyoroti Papua Barat yang mencatat minus 0,23 persen akibat gangguan di sektor gas.

Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena aktivitas di Teluk Bintuni menurun.

“Papua Barat minus 0,23 persen. Ada Papua Barat? Pak Ali, Bapak Mantan Pj gubernur. Ini problemnya ini, ya Teluk Bintuni kan? Oke, ini masalah gas,” katanya.