Prabowo Minta Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Mendikdasmen Hingga Sejarawan Bereaksi

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Gagasan Prabowo tersebut muncul setelah ia menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Menanggapi permintaan Prabowo tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan siap mengkaji arahan Presiden.

Abdul Mu’ti menegaskan, kajian mendalam akan dilakukan sebelum hasilnya diumumkan kepada publik.

"Bahasa Portugis itu belum kami bahas di kementerian. Kami akan mengkaji bagaimana penerapan dari arahan Bapak Presiden secara komprehensif dan tentu saja nanti kalau sudah ada hasilnya kami sampaikan," ungkap Mendikdasmen Mu’ti.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan pembelajaran bahasa Portugis di sekolah yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto agar terlebih dahulu diujicobakan di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu lantaran NTT merupakan daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial dan budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, mengingat, daerah tersebut juga berbatasan langsung dengan Timor Leste.

"Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat," beber Hetifah.

Menurut dia, Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan tentu menyambut baik setiap upaya Pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia.

Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa.

Sejarawan Ikut Angkat Bicara

Terkait dengan keinginan Prabowo agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, pendidik sekaligus Sejarawan, Sumardiansyah Perdana Kusuma turut menyampaikan pendapatnya.

Sumardiansyah menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sekadar menjadi basa-basi politik.

Dalam konteks kebijakan, kata dia, hal ini bukan hanya sebatas penambahan mata pelajaran baru.