Infografis
- Presiden Prabowo meminta agar sebagian dari uang sitaan korupsi CPO Rp13,2 triliun dialokasikan untuk dana LPDP.
- Menteri Keuangan Purbaya belum memastikan apakah dana tersebut akan sepenuhnya atau sebagian digunakan untuk beasiswa LPDP.
- Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran Rp25 triliun untuk LPDP tahun ini dan akan mengatur alokasi tambahan sesuai kebutuhan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menemui petinggi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pertemuan mereka membahas nasib uang sitaan korupsi kasus Crude Palm Oil (CPO) Rp 13,2 triliun untuk beasiswa.
"Diskusinya juga yang permintaan Presiden Rp 13,2 triliun dari dana itu, yang diserahkan dari Kejagung (Kejaksaan Agung), akan dieksekusi atau tidak," kata Menkeu Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Purbaya sendiri tidak menjelaskan lebih rinci apakah uang sitaan korupsi CPO Rp 13,2 triliun itu bakal diperuntukkan ke beasiswa LPDP. Ia hanya mengatakan kalau Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran RP 25 triliun untuk tahun ini.
"Ya kita sudah siapkan Rp 25 triliun untuk tahun ini. Jadi enggak ada masalah itu," lanjut dia.
Sebelumnya Purbaya mengaku bakal mengatur lebih dulu soal berapa dana hasil korupsi itu untuk LPDP. Sebab lembaga tersebut dianggap dia masih memiliki banyak anggaran.
"Nanti kita atur. LPDP kan uangnya masih kebanyakan sekali. Kita perlu lihat berapa dia sebelumnya dari Rp 13 triliun itu," ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia juga belum memberikan informasi apakah uang Rp 13,2 triliun itu bakal dipindahkan sepenuhnya atau hanya sebagian ke LPDP.
"Kalau perintah Presiden kan dipindahkan. Nanti kita lihat seperti apa ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149,00 oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung.
Uang tersebut merupakan hasil penyitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Bukan hanya dari uang pengganti kerugian, Prabowo berniat menambah dana LPDP dari anggaran hasil efisiensi.
"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," kata Prabowo, Senin (20/10/2025).
Prabowo lantas mengatakan kepada Menkeu Purbaya untuk menaruh sebagian dari Rp13 triliun tersebut ke LPDP.
"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh jaksa agung hari ini diserahkan ke menteri keuangan. Mungkin menteri keuangan mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan," kata Prabowo.
