Najelaa Shihab Akui Masuk Grup WA 'Mas Menteri', Tapi Kejagung Membantah, Mana yang Benar?

Suara.com - Babak baru kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim memanas dengan munculnya nama pegiat pendidikan Najelaa Shihab. Terjadi saling bantah yang membingungkan publik antara pengakuan Najeela, pernyataan pengacara Nadiem, dan sanggahan tegas dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait keberadaannya di sebuah grup WhatsApp krusial.

Kejaksaan Agung secara terang-terangan menepis informasi yang menyebut Najelaa Shihab berada dalam satu grup WhatsApp dengan tersangka Nadiem Makarim. Bantahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.

“Saya konfirmasi bahwa terkait (Najelaa Shihab) di grup, itu enggak ada,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Anang bahkan menegaskan bahwa hingga saat ini, penyidik di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (Jampidsus) belum pernah melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap Najeela sebagai saksi dalam kasus ini.

“Sampai saat ini belum ada pemanggilan terhadap Najelaa Shihab,” tegasnya sebagaimana dilansir Antara.

Pernyataan Kejagung ini bertolak belakang dengan klaim yang dilontarkan oleh tim kuasa hukum Nadiem Makarim. Pada Senin (27/10), pengacara Nadiem, Tabrani Abby, dengan yakin menyebut Najeela Shihab adalah salah satu anggota grup WhatsApp yang berganti-ganti nama dari 'Edu Org', ‘Mas Menteri Core Team’, hingga ‘Education Council’.

“Di situ ada Jurist Tan, ada Fiona, ada Najeela, dan lain-lain yang sebenarnya membahas hal yang sama,” kata Abby, seraya menyebut peran Najeela adalah sebagai ahli pendidikan yang memberikan gagasan kepada Kemendikbudristek.

Di tengah simpang siur ini, Najeela Shihab akhirnya buka suara. Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) ini membenarkan bahwa dirinya memang berada di dalam grup percakapan bersama Nadiem.

“Saya bersama total puluhan orang lainnya, ada di beberapa grup WhatsApp bersama Nadiem Makarim maupun mitra-mitra pendidikan independen dan eksternal, serta pejabat-pejabat kementerian selain Nadiem Makarim,” ucapnya secara terpisah.

Namun, Najelaa memberikan batasan yang jelas. Ia membantah keras pernah ikut membahas, baik secara langsung maupun di dalam grup, terkait perencanaan atau pengadaan Chromebook dan peralatan IT.

Menurutnya, fokus diskusinya adalah seputar substansi kebijakan pendidikan, seperti kurikulum dan penerimaan siswa baru.

“Karena program ini bukan lah merupakan bagian dari lingkup pekerjaan PSPK, yaitu substansi kebijakan pendidikan, bukan sarana dan prasarana,” ujarnya.