- Mahfud MD menduga adanya potensi pelanggaran hukum dan korupsi pada proyek IKN dan Kereta Cepat Whoosh, menyoroti pembengkakan biaya Whoosh dan penggunaan masif APBN untuk IKN yang awalnya dijanjikan tanpa dana negara
- Mahfud mendesak Presiden Prabowo untuk segera menyelesaikan masalah hukum kedua proyek tersebut agar tidak menjadi warisan masalah yang berkelanjutan bagi pemerintahan berikutnya
- Dugaan Mahfud diperkuat oleh data pemerintah yang menunjukkan alokasi APBN untuk IKN telah mencapai hampir Rp90 triliun, bertentangan dengan janji awal yang mengandalkan dana investor sepenuhnya
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terbuka menyalakan alarm tanda bahaya terkait dua proyek strategis era Presiden Jokowi, Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menduga kedua proyek raksasa tersebut berpotensi besar meninggalkan warisan masalah hukum dan pidana yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan keras ini diungkapkan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official miliknya yang tayang pada Selasa (14/10/2025) malam.
Ia berharap Presiden Prabowo dapat mengurai benang kusut ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi pemimpin selanjutnya.
"Sekarang kita berharap Whoosh ini di backup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, proses perencanaan dan pendanaan IKN memiliki kemiripan yang mengkhawatirkan dengan proyek Kereta Cepat Whoosh.
Ia menyoroti janji awal pemerintah yang menyatakan pembangunan IKN tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena akan didanai sepenuhnya oleh investor swasta.
"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh," katanya.
"Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," sambungnya.
Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Borok Kereta Cepat Whoosh: Duit Lari ke Mana? Natuna Bisa Jadi Taruhan
Namun, realita di lapangan berkata lain. Mahfud menyebut hingga kini tidak ada investor yang benar-benar masuk, sehingga APBN terpaksa digelontorkan untuk membiayai proyek tersebut.
"Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre," tegas Mahfud.
Kondisi ini diperparah oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di DPR yang mengonfirmasi nihilnya investor.
"Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil," tambah Mahfud.
Selain IKN, Mahfud juga menyoroti dugaan mark-up anggaran yang fantastis dalam proyek Kereta Cepat Whoosh.
Ia mempertanyakan lonjakan biaya pembangunan per kilometer yang naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.
"Dugaan mark-upnya gini. Itu harus diperiksa, ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud.
Beban proyek ini semakin berat dengan bunga utang yang harus ditanggung negara.
"Bunga utangnya saja setahun itu Rp2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya.
Meski demikian, Mahfud meminta agar penyelesaian masalah ini tidak bertujuan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, melainkan untuk memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.
"Karena ketika berjalan menggunakan dana APBN. Dulu kan memang katanya gak ada APBN, karena ini banyak investor. Nah ini supaya juga dari sekarang Pak Prabowo menyelesaikan, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya," kata Mahfud.
"Tapi, agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah," sambungnya.
Faktanya, data RAPBN 2026 menunjukkan pemerintah mengalokasikan total anggaran infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun.
Secara keseluruhan, negara telah menyuntikkan dana dari APBN untuk pembangunan IKN hingga hampir Rp90 triliun, angka yang kontras dengan janji awal pemerintah.
