- Mahfud MD mengungkap dugaan mark-up fantastis pada proyek Kereta Cepat Whoosh.
- Secara finansial, proyek Whoosh dinilai tidak sehat karena bunga utang tahunan.
- Mahfud melihat pola yang sama pada proyek IKN.
Suara.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyalakan tanda bahaya terkait dua proyek strategis era Presiden Jokowi, Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia secara blak-blakan mengungkap adanya dugaan mark-up anggaran yang gila-gilaan dalam proyek Whoosh, yang berpotensi menjadi warisan masalah hukum dan pidana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tajam dari Mahfud menyoroti lonjakan biaya pembangunan Whoosh per kilometer yang menurutnya naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di negara asalnya, China. Ia pun mempertanyakan ke mana aliran dana yang fantastis tersebut.
"Dugaan mark-upnya gini. Itu harus diperiksa, ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud dengan tegas melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025).
Beban proyek ini, menurut Mahfud, semakin berat karena utang yang terus membengkak dan harus ditanggung oleh negara melalui APBN.
Ia memaparkan perhitungan suram di mana pendapatan dari tiket tidak akan pernah cukup untuk menutupi bunga utangnya saja.
"Bunga utangnya saja setahun itu Rp2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD melihat adanya pola masalah yang serupa antara proyek Whoosh dengan pembangunan IKN.
Ia menyoroti janji awal pemerintah yang berulang kali menyatakan bahwa kedua proyek raksasa tersebut tidak akan membebani APBN karena akan didanai sepenuhnya oleh investor swasta.
Baca Juga: Alarm Mahfud MD: IKN dan Whoosh Warisan Masalah Hukum, Prabowo Didesak Turun Tangan
"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh," kata Mahfud.
"Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," sambungnya.
Namun, realita di lapangan membuktikan sebaliknya. Mahfud menyebut hingga kini tidak ada satu pun investor yang benar-benar merealisasikan investasinya di IKN, sehingga APBN terpaksa terus digelontorkan untuk membiayai proyek ambisius tersebut.
"Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre," tegasnya.
Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di DPR yang mengonfirmasi nihilnya investor asing.
"Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil," tambah Mahfud.
Faktanya, data RAPBN 2026 menunjukkan pemerintah masih mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk IKN mencapai Rp15,87 triliun. Secara total, negara telah menyuntikkan dana dari APBN untuk pembangunan IKN hingga hampir Rp90 triliun, angka yang sangat kontras dengan janji awal pemerintah.
Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera menyelesaikan benang kusut ini, bukan untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan.
"Sekarang kita berharap Whoosh ini di backup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN," kata Mahfud.
"Agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah," tambahnya.
