Infografis
- Mantan Wapres Jusuf Kalla marah besar karena lahan miliknya seluas 16,5 hektare di Makassar diduga akan dirampas oleh mafia tanah
- JK secara terbuka menuding ada permainan dari Lippo Group di balik sengketa lahan ini dan menyebutnya sebagai sebuah rekayasa dan kebohongan
- JK menegaskan akan menempuh semua jalur hukum untuk melawan ketidakadilan dan mendesak aparat penegak hukum serta BPN untuk bertindak profesional dan adil
Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meluapkan amarahnya saat meninjau langsung lahan miliknya seluas 16,5 hektare di kawasan GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pria yang akrab disapa JK ini menuding ada permainan mafia tanah yang melibatkan nama besar Lippo Group dalam upaya perampasan aset miliknya.
Dengan nada tinggi dan raut wajah geram, JK menyebut klaim atas tanahnya oleh seorang penjual ikan adalah sebuah rekayasa dan kebohongan besar. Ia secara terang-terangan menunjuk adanya ciri khas permainan korporasi besar di balik sengketa ini.
"Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini," tegas Jusuf Kalla di lokasi, Rabu (6/11/2025).
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini tak habis pikir bagaimana mungkin lahannya yang sudah dimiliki selama puluhan tahun tiba-tiba diklaim oleh seseorang bernama Manjung Ballang, yang disebutnya berprofesi sebagai penjual ikan.
"Karena yang dituntut itu, siapa namanya (Manjung Ballang). Itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini," ujar JK sebagaimana dilansir Antara.
Founder PT Hadji Kalla ini menjelaskan, lahan tersebut telah ia beli dari anak Raja Gowa jauh sebelum wilayah itu masuk ke dalam administrasi Kota Makassar. Ia menuding ada upaya perampokan sistematis yang terjadi, bahkan menyebut kasus ini sebagai bentuk penipuan.
"Iya (dugaan rekayasa), Karena ini kita punya. Ada suruhannya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat (diselesaikan) itu namanya perampokan, kan. Benar enggak," ucapnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, JK menceritakan bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya selama 30 tahun, bahkan sebelum pihak lain yang juga pernah bersengketa, almarhum Hj Najamiah, datang ke Makassar. Ia khawatir jika praktik semacam ini dibiarkan, akan lebih banyak lagi rakyat kecil yang menjadi korban.
"Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain," tutur Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia ini.
Baca Juga: 4 Fakta Jusuf Kalla Geram, Tuding Rekayasa Mafia Tanah GMTD Lippo Group
Menghadapi dugaan permainan hukum, JK menyatakan siap melawan habis-habisan. Ia mendesak aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, untuk bertindak adil dan tidak ikut bermain dalam kasus ini.
"Kita hukumnya, kita nanti ajukan ke mana-mana. Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan jangan juga aparat pengadilan itu (bermain), berlaku adil lah, dukung kebenaran, jangan dimainin," serunya.
JK juga mempertanyakan rencana eksekusi lahan yang menurutnya cacat prosedur. Ia menyoroti kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak melakukan pengukuran sebagaimana mestinya sebelum adanya perintah eksekusi.
"Eksekusi harus didahului dengan nama Post-Statering, pengukuran. Mana pengukurannya? mana orang BPN-nya, tidak ada semua. Dia (BPN) sendiri bilang (mau datang) jam delapan, dia pikir jam tujuh, supaya ini tidak hadir. Jadi, ini penipuan semua," katanya.
