- Bukti 1 hingga 5 yang diajukan ialah neraca dan laporan laba rugi yang tertera di dalam risalah rapat umum pemegang saham (RUPS).
- Ira Kharisma menyebutkan bukti keenam berupa mutasi rekening BNI dan BCA periode 2019-2020.
- Bukti ketujuh ialah pemberitaan dengan judul ‘Portofolio Asabri di 11 Saham Bertambah, Totalnya Bernilai Rp 1,14 Triliun’.
Ira bilang keterangan Stokbit ini menunjukkan bahwa saham-saham tersebut tidak hilang dan masih diperjualbelikan oleh Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus maupun langsung oleh pihak PT Asabri dan penjualan saham tersebut menghasilkan keuntungan yang telah di transaksikan sejak bulan April 2020 sampai sekarang.
“Bahwa dana-dana tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, menunjukkan saham-saham yang diduga merugi tersebut, faktanya justru masih diperjualbelikan dan bahkan menghasilkan,” tandas Ira.
Sekadar informasi, pada 2010–2020, posisi Dirut PT Asabri dijabat dua orang: Adam Damiri (2012–2016) dan Sonny Widjaja (2016–2020). Dalam putusannya, hakim menyatakan Adam Damiri bertanggung jawab atas kerugian negara senilai Rp22,78 triliun.
“Padahal di masa kepemimpinan beliau hanya sekitar Rp2,6 triliun (yang dianggap kerugian) dan sahamnya masih ada. Ini dzalim, apalagi klien kami sudah berusia 76 tahun,” ujar Penasihat Hukum Adam, Deolipa Yumara.
Deolipa juga menyinggung dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI pada 29 Agustus 2025, yang justru menyebut sejumlah nama lain sebagai pelaku utama.
Mereka adalah Ilham Wardana Siregar selaku Kepala Divisi Investasi 2012–2019, Sonny Widjaja Direktur Utama PT Asabri 2016–2020, dan Hari Setianto Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2014–2019.
Atas dasar itu, Deolipa juga menilai ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara sehingga PK harus diajukan.
“Kita sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Tapi berantaslah yang benar-benar koruptor, bukan orang yang dalam faktanya bukan koruptor,” katanya.
TERPOPULER
