Mensos Sambut Positif Wacana Mantan Presiden Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Ambil yang Baik-Baik!

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai wacana yang disampaikan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar seluruh mantan presiden RI diusulkan menjadi pahlawan nasional menjadi hal yang baik dan patut dipertimbangkan.

Menurut Gus Ipul, setiap presiden memiliki jasa dan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun pembangunan setelahnya.

"Ya bagus juga menurut saya sih. Setiap Presiden kan punya jasa ya, setiap Presiden punya jasa dan kita ambil yang baik-baiknya," kata Gus Ipul kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Diketahui bahwa Kemensos berperan dalam proses seleksi Pahlawan Nasional karena memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi usulan yang diajukan oleh masyarakat. Kemensos membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang akan meneliti dan mengkaji usulan yang masuk untuk memastikan kelayakannya.

Gus Ipul menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghargaan negara kepada tokoh-tokoh yang memiliki peran luar biasa bagi kemajuan Indonesia.

“Karena semua yang kita usulkan juga manusia, tetapi ini adalah mereka-mereka yang dalam perjalanan karirnya memiliki peran yang luar biasa dalam rangka turut memajukan Indonesia, turut memerdekakan Indonesia, turut memajukan Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional selalu dilakukan setiap tahun melalui keputusan presiden, setelah melalui kajian mendalam dari tim pakar dan lembaga terkait.

“Lihatlah semua yang sudah pernah ditetapkan oleh setiap Presiden mulai zaman Bung Karno, yang ditetapkan pada masa Pak Harto, dan juga Presiden-Presiden berikutnya. Karena setiap tahun selalu ada penetapan oleh Presiden tentang gelar pahlawan itu,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyinggung bahwa perbedaan pendapat di masyarakat mengenai siapa yang layak mendapat gelar pahlawan nasional merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Ia menekankan pentingnya menghormati seluruh pandangan tersebut.

“Terhadap perbedaan pendapat yang ada, selama ini sudah kita sampaikan kita menghormati dan menghargai. Kita menghormati dan menghargai sepenuhnya,” ucapnya.